Image

Ada Putusan MK, KPU Harus Verifikasi Semua Parpol Lama Peserta Pemilu 2019

Harits Tryan Akhmad, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2018, 19:33 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 11 337 1843694 ada-putusan-mk-kpu-harus-verifikasi-semua-parpol-lama-peserta-pemilu-2019-GoGNu8sFOh.jpg Ilustrasi (shutterstock)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilu tentang verifikasi partai politik (parpol). Semua parpol baik lama maupun baru harus diverifikasi faktual untuk jadi peserta pemilu.

Peneliti Kode Inisiatif, Adelline Syahda mengatakan, putusan MK tersebut sangat dinantikan karena memberi keadilan bagi semua parpol. Dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memverifikasi lagi parpol-parpol lama untuk menjadi peserta Pemilu 2019.

“Artinya, untuk menindak lanjuti putusan ini maka KPU harus melakukan kerja tambahan untuk melakukan verifikasi faktual bagi parpol tersebut. KPU melanjutkan verifikasi faktual untuk parpol yang belum ini,” kata Adelline kepada Okezone, Kamis (11/1/2018).

Uji materiil Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilu yang diajukan Partai Perindo, Idaman dan Partai Solidaritas Indonesia yang merasa tidak adil karena hanya parpol baru yang diwajibkan verifikasi sebagai peserta pemilu.

 

Sebelum putusan ini keluar, terdapat pengecualian tahapan verifikasi terhadap parpol peserta yang sudah ditetapkan sebelumnya atau parpol peserta Pemilu 2014.

Menurut Adelline, dengan ada putusan MK mengenai verifikas parpol ini akan menjadi sebuah bentuk keadilan bagi parpol peserta pemilu.

“Jadi semua parpol diperlakukan sama untuk menjadi peserta pemilu harus lulus verifikasi dengan persyaratan yang sedemikian rupa, sehingga tidak ada pembedaan bagi partai baru dan lama,” tuturnya

Selain itu Adelline juga berharap agar KPU dapat menjalankan putusan MK ini dengan melakukan verifikasi terhadap partai peserta pemilu 2014. Sebab putusan MK ini memiliki erga omnes yang mengikat.

“Putusan MK ini kan sifatnya erga omnes mengikat dan sifatnya final dan terakhir. Jadi harus dilaksanakan oleh KPU,”jelasnya.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini