Menko Polhukam Sebut Presidential Threshold 20% Akan Memperkecil Potensi Konflik

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Kamis 11 Januari 2018 19:37 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 11 337 1843698 menko-polhukam-sebut-presidential-threshold-20-akan-memperkecil-potensi-konflik-HCVKAxnyXB.jpg Menko Polhukam, Wiranto (foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyambut dengan senang atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini tentang ketentuan ambang batas presidensial (Presidential Threshold) 20 persen.

"Menyambut dengan baik dan merasa senang atas keputusan tersebut, yang merupakan usulan dari Pemerintah yang didukung oleh sebagian besar Partai Politik yang ada di DPR," kata Wiranto di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Menurutnya, keputusan tersebut diharapkan akan memperkuat sistem Presidential dan keputusan tersebut juga selaras dengan hakekat tujuan pemilu dimana presiden yang terpilih akan mendapat dukungan signifikan di DPR sehingga akan memperkuat kinerja pemerintah.

"Keputusan tersebut secara tidak langsung merupakan seleksi bagi munculnya pemimpin yang berkualitas," tuturnya.

Ia juga menambahkan, bahwa dengan keputusan tersebut maka akan memperkecil jumlah pengelompokan partai politik dalam rangka mendukung calon presiden.

"Akibatnya akan memperkecil potensi konflik yang biasanya terjadi pada saat-saat pemilu, sehingga stabilitas politik nasional akan tetap terjaga," pungkasnya.

 (Baca juga: Tetap Hormati Putusan MK Soal Ambang Batas, Gerindra: Ini Tidak Rasional)

(Baca juga: Gugatan Presidential Threshold Ditolak, Mendagri: Mari Hormati Putusan MK)

(Baca juga: Dua Hakim MK Beda Pendapat soal Keputusan Penerapan Presidential Threshold)

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Pengajuan Undang-Undang (PUU) Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait dengan penerapan presidensial treshold atau ambang batas suara dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 222 sendiri mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dilandasi oleh semangat sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik, atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem.

Tak hanya itu, Mahkamah juga berpendapat UU yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah UU a quo melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang presidential threshold dalam proses pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpandangan permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kendati begitu, Mahkamah dalam hal ini mengabulkan verifikasi partai politik yang tertuang dalam Pasal 173 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Pemilu. Keputusan itu meminta untuk partai politik peserta Pemilu 2014 untuk tetap mengikuti proses verifikasi.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini