Image

Putusan MK Terkait UU Pemilu: Tegaknya Keadilan, Tak Rasional hingga Beda Pendapat Hakim

Rachmat Fahzry, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2018 20:37 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 01 11 337 1843737 putusan-mk-terkait-uu-pemilu-tegaknya-keadilan-tak-rasional-hingga-beda-pendapat-hakim-0nMeB82xiP.jpg Sidang Mahkamah Konstitusi. Foto Antara

Verifikasi wajib dilakukan bagi semua partai politik peserta Pemilu 2019 untuk memberikan keadilan bagi semua parpol. Sementara presidential threshold atau ambang batas suara tetap diterapkan dalam Pemilu mendatang, hanya saja keputusan ini dianggap tidak rasional.

Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis 11 Januari 2017, sudah memutus permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

MK juga menolak gugatan Pengajuan Undang-Undang (PUU) Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu terkait dengan penerapan presidential threshold atau ambang batas suara dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Pertama, MK menerima permohonan uji materi Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilu tentang Verifikasi Partai Politik.

Pemohon pasal ini yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman).

Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Ketua Majelis Hakim MK Arief Hidayat, menyatakan parpol peserta Pemilu 2014, tetap harus diverifikasi kembali saat menjadi konstentan ikut dalam Pemilu 2019.

Ia menjelaskan, verifikasi dalam UU Pemilu berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi parpol baru peserta pemilu. Oleh sebab itu, MK menilai verifikasi perlu dilakukan kepada seluruh parpol untuk menghindari perlakuan berbeda.

"Verifikasi dilakukan kepada seluruh parpol peserta pemilu tanpa membeda-bedakan antara parpol yang pernah ikut pemilu dengan yang baru mengikuti pemilu," papar Hakim Arif.

BACA: MK Kabulkan Gugatan UU Pemilu Terkait Kekhususan Kota Aceh

Faktor lainnya adalah kondisi demografis Indonesia, karena terdapat penambahan satu provinsi yakni Kalimantan Utara. “Basis penentuan keterpenuhan syarat tentunya mengalami perubahan bagi parpol."

MK, lanjut Hakim Arif, berpandangan dinamika struktur organisasi di dalam parpol itu sendiri terus berkembang tiap tahunnya.

"Pengurangan jumlah akibat kematian dan migrasi juga akan berdampak masih atau tidak syarat keanggotaan masing-masing parpol."

Tegaknya Keadlian

Partai Perindo menyambut baik keputusan MK soal partai politik perserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 wajib diverifikasi.

Sekertaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menyebut putusan itu sebagai tegaknya keadlian. “Perindo menyambut hangat dan bersyukur bahwa keadilan telah ditegakan.”

"Perlakuan partai lama dan partai baru harus sama dan tidak boleh ada diskriminasi," tambah Rofiq.

Sementara Golkar sebagai partai peserta Pemilu 2014 tidak mempermasalahkan putusan MK soal verifikasi parpol.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, pihaknya siap untuk diverifikasi kempabli. “Meskipun sebenarnya mereka yang sebenarnya sudah melewati pemilu itu tidak diperlukan lagi tapi kalau keputusan itu ya kita harus siapkan.”

Hal serupa juga disampaikan Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amal menyampaikan pihaknya tidak ada masalah dengan verifikasi. "Kalau dari sisi golkar, tidak ada masalah yang menimbulkan diverifikasi. Kami siap."

Presidential Threshold 20 Persen

Pada hari yang sama, MK juga menolak gugatan Pengajuan Undang-Undang (PUU) Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait dengan penerapan presidensial treshold atau ambang batas suara dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 222 sendiri mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

BACA: KPU Akan Verifikasi Semua Parpol

Pemohon uji materi Pasal 222 UU Pemilu ini yakni Partai Idaman, Habiburokhman, Effendi Gazali, Hadar Nafis Gumay, serta Mas Soeroso.

Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan menjelaskan, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dilandasi oleh semangat sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem.

"Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik."

“Lagi pula, bagaimana mungkin undang-undang yang lahir belakangan dikatakan kedaluwarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda."

Fadli Zon menyayangkan putusan MK yang menolak gugatan uji materi Pasal 222. Ia menekankan bahwa Pemilu 2019 berlangsung serentak antara Pemilu Presiden dengan Pemilu Legislatif. “Ini tidak rasional.”

"Seharusnya tidak ada lagi treshold, apalagi threshold yang dipakai yang sudah pernah dipakai tahun 2014. Jadi sebenarnya dari sisi rasional, sulit untuk diterima," ujar Fadli.

Meski tak menerima, Gerindra tetap menghargai apa yang sudah diputuskan oleh MK tersebut.

"Karena tentu saja ini merupakan putusan MK, ya kami hargailah. Kalau kami di Gerindra ya siap dengan keputusan apapun, dan kita tidak kaget dengan formasi yang ada sekarang," tutur Fadli.

Respon Fadli berbanding terbalik dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini menilai ketentuan ambang batas 20 persen secara tidak langsung seleksi bagi munculnya pemimpin yang berkualitas. “Akibatnya akan memperkecil potensi konflik yang biasanya terjadi pada saat-saat pemilu, sehingga stabilitas politik nasional akan tetap terjaga.”

Beda Pendapat

Dua Hakim MK, Suhartoyo dan Saldi Isra memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam memutus uji materi Pasal 222 UU Pemilu 2017.

Keduanya berpendapat, dengan menggunakan dengan menggunakan hasil Pemilu Legislatif 2014 untuk mengisi jabatan eksekutif itu merupakan dalam sistem parlementer.

Suhartoyo menyatakan logika sistem pemerintahan, mempertahankan ambang batas dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi jelas memaksakan sebagian logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidential.

Menurutnya, bagaimana memastikan bahwa partai politik peserta Pemilu Anggota Legislatif 2019 yang berasal dari partai politik hasil Pemilu 2014 tetap mampu memiliki kursi atau suara sah secara nasional paling tidak sama dengan capaian jumlah kursi atau suara sah secara nasional pada Pemilu 2014.

Sementara Saldi Isra memaparkan, menggunakan hasil Pemilu 2014 saat mengajukan calon presiden, muncul pertanyaan bagaimana jika kursi atau suara sah secara nasional yang diraih dalam Pemilu 2019 lebih rendah dibanding Pemilu 2014.

"Hal itu sebagaimana diatur Pasal 414 UU Pemilu. Bahkan, yang jauh lebih tragis, bagaimana pula jika partai politik peserta Pemilu DPR 2014 yang mengajukan calon Presiden (dan Wakil Presiden) dalam Pemilu 2019 tetapi gagal menjadi peserta Pemilu 2019 karena tidak lolos verifikasi faktual untuk memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu," papar Saldi.

Menurut Saldi dan Suhartoyo, dengan adanya keputusan presidential threshold dengan hasil Pemilu 2017 dipandang sebagai hal yang inkostitusional dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

"Permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan a quo," ujar Saldi.

1 / 3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini