Image

Gerindra Nilai MK Fair Putuskan Soal Verifikasi Faktual Parpol

Bayu Septianto, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2018, 23:20 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 01 11 337 1843779 gerindra-nilai-mk-fair-putuskan-soal-verifikasi-faktual-parpol-B1je6M6oYb.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan verifikasi faktual sebagai syarat untuk mengikuti Pemilu 2019 yang harus dijalankan semua partai politik.

Hal ini menyusul Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil Pasal 173 Ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pemilu 2017 yang diajukan Partai Idaman, Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia.

"Menurut saya dalam kasus ini MK bertindak fair MK mengambil akal yang sehat," jelas Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2018).

 (Baca: MK Wajibkan Semua Parpol Diverifikasi, KPU Bakal Revisi Beberapa Peraturan)

Menurut Muzani putusan ini memperlihatkan tak ada perbedaan antara partai politik peserta Pemilu 2014 dengan partai yang baru lahir. Semuanya, lanjut Muzani haruslah mengikuti verifikasi faktual untuk bisa mengikuti Pemilu 2019.

"Sehingga tidak ada keistimewaan antar partai politik satu dengan yang lain sehingga dua-duanya mengharuskan verifikasi," tutur Muzani.

 (Baca juga: MK Kabulkan Soal Verifikasi Parpol, Golkar: Tidak Ada Masalah)

Diketahui uji materi ini diajukan Partai Idaman yang terregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017, Partai Solidaritas Indonesia dengan nomor 60/PUU-XV/2017, dan Partai Perindo dengan nomor 62/PUU-XV/2017.

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (11/1/2018).

Pasal 173 ayat (1) berbunyi, "Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verilikasi oleh KPU".

Sementara, Pasal 173 ayat (3) berbunyi, "Partai politik yang telah lulus verilikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu".

Awalnya, dengan ketentuan dua pasal ini, maka partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019. Namun, ketentuan pun berubah dengan adanya putusan MK ini.

Parpol yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual untuk lolos sebagai peserta Pemilu 2019. Dalam pertimbangannya, MK menilai tidak adil apabila parpol peserta pemilu 2014 tak harus melalui verifikasi faktual. Sebab, terjadi perubahan jumlah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dari tahun 2014 lalu hingga saat ini.

"Menyatakan frasa 'telah ditetapkan' dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Arief.

"Menyatakan Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tambah Arief.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini