Usulan Kapolri soal Proses Hukum Cakada Ditunda Selama Pilkada Tak Disepakati DPR

Bayu Septianto, Jurnalis · Kamis 11 Januari 2018 23:44 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 11 337 1843787 usulan-kapolri-soal-proses-hukum-cakada-ditunda-selama-pilkada-tak-disepakati-dpr-1PwR6FpdJ5.jpg Rapat koordinasi pemerintah dan DPR soal Pilkada 2018 (Foto: Bayu/Okezone)

JAKARTA - Rapat Konsultasi antara DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu serta Kejaksaan Agung tidak menyepakati adanya penundaan proses hukum terhadap peserta Pilkada Serentak baik dia sebagai saksi maupun tersangka selama proses penyelenggaraan Pilkada.

Masalah ini masuk dalam poin ke-sembilan dari delapam poin yang dihasilkan dalam rapat konsultasi hari ini. "Poin sembilan ini kita drop dan kita serahkan ke penegak hukum untuk membuat kajian sendiri atau kesepakatan sendiri. terkait penegakan hukum kita serahkan ke penegakan hukim aparat penegak hukum untik berunding," kata Plt Ketua DPR Fadli Zon saat memimpin rapat konsultasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

 (Baca: 6 Potensi Kecurangan di Pilkada 2018 Versi Polri)

Padahal, awalnya poin tersebut merupakan saran dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang meminta proses hukum kepada calon kepala daerah ditunda selama proses Pilkada berlangsung. Tito tak ingin polisi dituding telah melakukan kriminalisasi kepada seseorang yamg menjadi peserta Pilkada. Tito pun menjanjikan proses hukumakan kembali dilakukan setelah proses dalam Pilkada rampung digelar.

"Setelah itu proses hukum bisa dilanjutkan. Yang penting kami sarankan kita lebih menghormati proses demokrasi," ungkap Tito.

Sebelum pengambilan keputusan sempat terjadi debat cukup alot antara anggota DPR terkait masalah ini. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Hanura Rufinus Hutahuruk menyebut poin ini tidak jelas terkait waktu penundaan serta jenis pidana yang mendapatkan penundaan.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani juga berpendapat serupa. Menurut Arsul fraksimya sepakat untuk mencoret poin ini dari kesimpulan rapat, namun dirinya juga meminta tak adanya amggapan pemegak hukum lakukan kriminalisasi terhadap calon kepala daerah.

"Jangan sampai ada calon dipanggil baik sebagai tersangka atau saksi mengatakan ini kriminalisasi atau upaya penjatuhan," jelas Arsul.

 (Baca juga: DPR Gelar Rapat Gabungan dengan Penyelenggara Pemilu dan Penegak Hukum Jelang Pilkada)

Kapolri pun menerima keputusan bahwa poin tentang proses hukum kepada peserta Pilkada ditunda untuk disepakati. Namun, mantan Kapolda Metro Jaya itu tak mau disalahkan telah melakukan kriminalisasi.

"Seandainya itu enggak disepakati fine yang penting di forum ini kami sampaikan, jangan salahkan kita nanti seandainya nanti kami proses dianggap kriminalisasi. Ini sudah terjadi ini. Polisi mengkriminalisasi, kami nggak ingin sebetulnya," tutup Tito.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini