Image

Soal Putusan Presidential Threshold, Perludem Sebut Sikap MK Rasa Parlementer

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018 01:41 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 12 337 1843793 soal-putusan-presidential-threshold-perludem-sebut-sikap-mk-rasa-parlementer-FRJXe1S8gX.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) seperti layakanya pengamat politik menyusul putusannya yang memberlakukan ambang batas suara atau Presidential Threshold saat Pemilu 2019.

"MK seperti pengamat politik, bicara soal Presidensial rasa Parlementer. MK juga terlihat tidak fokus terkait argumen konstitusional yang ingin dibangun," kata Titi saat menghadiri sidang UU Pemilu Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis 11 Janurai 2018.

Pernyataan Titi itu lantaran, sebagai pemohon, dirinya merasa kecewa lantaran Pengajuan Undang-Undang (UU) Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), ditolak oleh lembaga pengawal konstitusi itu.

 (Baca: Menko Polhukam Sebut Presidential Threshold 20% Akan Memperkecil Potensi Konflik)

MK sebelumnya memutus bahwa ketentuan ambang batas suara 20-25 % tetap dilaksanakan saat mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2019.

Dalam hal ini, Titi mengaku kecewa dengan putusan MK tersebut. Ia menilai MK sebenarnya tak yakin dengan putusan soal Presidential Threshold itu. Apalagi, kata dia dalam keputusan itu terdapat dua hakim yang dissenting opinion atau memiliki pendapat berbeda.

Menurut Titi, putusannya MK tak menyentuh soal rasionalitas dan relevansi PT dengan keberadaan Pasal 6a ayat 2 UUD 1945 yang menyebut pasangan capres-cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol sebelum pelaksanaan pemilu.

"MK juga tidak menjelaskan kaitan dengan penggunaan suara atau kursi dari pemilu sebelumnya," ucap Titi.

 (Baca juga: Gerindra Nilai MK Fair Putuskan Soal Verifikasi Faktual Parpol)

Meskipun menolak permohonan materi Presidential Threshold, MK mengabulkan verifikasi partai politik yang tertuang dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu. Keputusan itu meminta untuk partai politik peserta Pemilu 2014 untuk tetap mengikuti proses verifikasi.

 

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini