Image

PPP: Putusan MK soal Presidential Threshold Sama dengan Semangat DPR Susun UU Pemilu

Bayu Septianto, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018 03:29 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 12 337 1843812 ppp-putusan-mk-soal-presidential-threshold-sama-dengan-semangat-dpr-susun-uu-pemilu-GpeeNKYZ4C.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017. Adapun Pasal 222 mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Menanggapi putusan itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melihat putusan MK sesuai dengan semangat yang dilakukan DPR RI kala menyusun UU Pemilu Tahun 2017 ini. PPP sendiri diketahui saat itu tergabung dalam partai yang mendukung adanya syarat ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 % kursi DPR atau 25 % suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

 (Baca: MK Putuskan Pemilu 2019 Tetap Gunakan Presidential Threshold 20 Persen)

"Karena yang diputuskan MK terdahulu hanya pemilu serentak dan tidak menghapus threshold serta tidak melarang penggunaan hasil pemilu 2014 dipakai dua kali," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 11 Januari 2018.

Anggota Komisi II DPR ini memperkirakan, calon presiden pada Pilpres 2019 nanti tak akan terlalu banyak. Baidowi beranggapan partai politik saat ini sudah terlihat membentuk poros-poros yang akan dipersiapkan dalam Pilpres 2019 nanti.

Poros-poros tersebut sudah terlihat dalam Pilkada Serentak 2018 ini, dimana terdapat poros parpol-parpol pendukung pemerintahan saat ini serta parpol-parpol yang tak mendukung.

"Jika mengacu pada konfigurasi hasil pileg 2014, capres diprediksi tidak terlalu banyak karena parpol sudah berkumpul di satu poros koalisi. Ini juga sebagai bentuk apresiasi kepada parpol yang telah berkiprah pada pemilu sebelumnya," papar Baidowi.

 (Baca juga: Soal Putusan Presidential Threshold, Perludem Sebut Sikap MK Rasa Parlementer)

Seperti diketahui dalam pertimbangannya, MK menilai presidential threshold relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Dengan presidential threshold, maka Presiden yang terpilih nantinya bisa memiliki kekuatan di parlemen.

MK juga menilai Pasal 222 tidak kedaluwarsa karena merupakan UU baru yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2017 lalu, bukan UU lama yang digunakan untuk menggelar pilpres 2014. MK juga menilai pasal 222 tidak bersifat diskriminatif.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini