Image

Gugatan Presidential Threshold Ditolak, Gerindra Nilai MK Kehilangan Rasionalitas

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018 06:40 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 12 337 1843843 gugatan-presidential-threshold-ditolak-gerindra-nilai-mk-kehilangan-rasionalitas-gYIcEiKqLI.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Uji materi ini diajukan Partai Idaman yang teregistrasi dengan nomor 53/PUU-XV/2017. Adapun Pasal 222 mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Menanggapi putusan itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan MK seperti kehilangan keseimbangan dan kehilangan kewarasan. Karena pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2014 untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden digunakan di pemilu 2019 sekarang.

"Kenapa hal yang sama dilakukan lagi. Ini yang menurut saya MK kehilangan rasionalitas, kehilangan kesetaraan dan kehilangan kewarasan," ujarnya kepada Okezone, Jumat (12/1/2018).

 (Baca: Soal Putusan Presidential Threshold, Perludem Sebut Sikap MK Rasa Parlementer)

Ia melanjutkan, bahwa MK mengatakan pasal ini tidak kehilangan relevansi karena ke ini adalah undang-undang baru yang dihasilkan DPR periode 2014 disahkan 2017. Kalau itu tidak ada debat sama sekali tapi tugas MK adalah menyelaraskan cara berpikir dan cara pandang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang Dasar 45 termasuk bertentangan dengan kewarasan dan rasionalitas.

"MK pernah membatalkan seluruh undang-undang sebagian undang-undang beberapa pasal undang-undang Kenapa dalam pasal ini MK seperti gontai dan loyo," tuturnya.

Ia menjelaskan, MK seperti terburu-buru mengejar setoran untuk segera menyampaikan ke publik. Ia juga menghormati putusan MK karena undang-undang dasar MK adalah tempat semua orang mengadu.

 (Baca juga: PPP: Putusan MK soal Presidential Threshold Sama dengan Semangat DPR Susun UU Pemilu)

"Konsekuensi dari putusan MK ini bahwa calon presiden dan wakil presiden harus diusung 20% kursi itu sudah kita perhitungkan tetap kami harus berkoalisi berbicara dengan teman koalisi untuk pencalonan presiden dan wakil presiden 2019 nantinya," pungkasnya.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini