Image

Mendagri Sebut Presidential Threshold 20% Hasilkan Pemimpin Negarawan

Fahreza Rizky, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018 10:04 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 12 337 1843901 mendagri-sebut-presidential-threshold-20-hasilkan-pemimpin-negarawan-sgKJp1THrF.jpg Mendagri Tjahjo Kumolo. (Foto: Okezone)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen dapat menghasilkan pemimpin nasional yang negarawan dan merekatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan presidential threshold sudah sesuai argumentasi pemerintah selama ini.

"Argumen yang dibangun oleh pemerintah, baik dalam pembahasan Pansus DPR dan sidang MK, selama ini sudah tepat, sejalan tegak lurus dengan konstitusi," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/1/2018).

Ia menuturkan, presidential threshold dalam Pemilihan Umum 2019 diperlukan untuk memperkuat sistem demokrasi yang selama ini dianggap berkualitas. Selain itu, ia yakin presidential threshold dapat menghasilkan pemimpin nasional bercorak negarawan dan mampu merekatkan kesatuan bangsa.

"Pres-hold diperlukan semata-mata untuk memperkuat sistem demokrasi yang berkualitas, yang mampu menghadirkan pemimpin nasional yang negarawan, dan mampu menjadi pemimpin perekat NKRI," jelas Tjahjo.

(Baca: Menko Polhukam Sebut Presidential Threshold 20% Akan Memperkecil Potensi Konflik)

Sebagaimana diketahui, MK menolak uji materi (judicial review) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan beberapa pihak.

Pasal 222 sendiri mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pemilu 2019.

Kendati demikian, MK dalam hal ini mengabulkan gugatan mengenai verifikasi partai politik yang tertuang dalam Pasal 173 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Pemilu. Keputusan itu mewajibkan partai politik peserta Pemilu 2014 tetap mengikuti proses verifikasi faktual.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini