Image

MK Putuskan Presidential Threshold 20%, Demokrat Atur Ulang Strategi Hadapi Pemilu 2019

Bayu Septianto, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018, 11:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 12 337 1843949 mk-putuskan-presidential-threshold-20-demokrat-atur-ulang-strategi-hadapi-pemilu-2019-2iybo27qlV.jpg Rapat di DPP Partai Demokrat (Okezone)

JAKARTA - Partai Demokrat akan mengatur ulang strategi pada Pemilu Presiden 2019, menyusul Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, strategi perlu disusun ulang partainya agar bisa berkontestasi dalam Pilpres 2019.

Hal ini lantaran Demokrat sejak awal tak setuju dengan aturan dalam UU tersebut, yang mengharuskan partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

"Tentu secara politik kami akan menyusun strategi dan menyiapkan diri sepenuhnya untuk menyambut Pilpres 2019 semaksimal mungkin, sehingga kami bisa menggunakan hak politik kami untuk berpartisipasi dalam perhelatan pesta demokrasi di (Pemilu) 2019," kata Didik, Jumat (12/1/2018).

Srategi yang akan disusun Demokrat, lanjut Didik yakni menguatkan basis massa di akar rumput, sehingga bisa memunculkan kader yang memiliki elektabilitas tinggi.

Selain itu, partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono itu bakal menjajaki komunikasi dengan partai politik lainnya. Hal ini mengingat setiap partai politik tidak mungkin sendirian dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden di Pemilu 2019 nanti.

Menurut Didik, Demokrat saat ini hanya memiliki 10,19 persen kursi di DPR. Angka tersebut masih jauh dari syarat minimal pencapresan, yakni 20 persen kursi di DPR.

"Karena Partai Demokrat tidak bisa mengusung sendiri Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden 2019, tentu komunikasi politik dengan parpol sahabat menjadi bagian yang tidak boleh ditinggalkan," tuturnya.

Namun demikian, Demokrat tetap akan menghormati putusan atas uji materi yang telah dikeluarkan MK dan akan menjalani putusan tersebut.

"Tentu putusan tersebut menjadi produk hukum yang sifatnya final and binding. Sebagai partai yang taat hukum dan taat asas, tentu kami akan sepenuhnya mematuhi dan menjalankan putusan tersebut," pungkas Didik.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini