Image

Jaksa Agung: Kasus Calon Kepala Daerah Kita Endapkan Dulu Selama Pilkada, kecuali OTT

ant, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018, 16:31 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 12 337 1844154 jaksa-agung-kasus-calon-kepala-daerah-kita-endapkan-dulu-selama-pilkada-kecuali-ott-Da8z8rvsWl.jpg Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan keterangan pers (Arif/Okezone)

JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan proses hukum para calon kepala daerah selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, diendapkan dahulu.

"Selama proses pilkada berlangsung, kita endapkan dahulu termasuk kasus apapun (lapor melapor selama pilkada) kecuali Operasi Tangkap Tangan (OTT), itu lain lagi ceritanya," katanya di Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Hal itu, kata dia, sesuai dengan komitmen kejaksaan ingin menjaga setiap tahap pilkada agar berjalan aman dan tenteram. "Itu komitmen untuk tidak melakukan proses hukum khususnya kepada para pasangan yang mengikuti pilkada," ucapnya.

Dikatakan, hukum itu untuk kemanfaatakn. "Kalau proses selama pilkada ada kegaduhan, penyidikan dipanggil (calon kepala daerah) jadi saksi atau tersangka, apa tidak gaduh itu. Manfaatnya di mana? pilkada membutuhkan biaya besar. Kalau mantan paslon atau sudah jadi sekalipun seusai pilkada, akan dilanjutkan kembali," tuturnya.

Terkait dalam pelaksanaan pilkada, ia menyatakan kejaksaan tergabung dalam sentral Penegakkan Hukum Terpadu (Gakumdu) yang baik ditingkat pusat maupun di daerah, yang terdiri dari Mabes Polri, Kejagung dan Bawaslu untuk tingkat pusat. "Panwaslu dengan tingkat daerah," ujarnya.

Semuanya, kata dia, bekerja untuk mengawal pelaksanaan pilkada. "Nanti kalau bawaslu menemukan pelanggaran akan menyerahkan ke penyidik polisi, hasilnya diserahkan kepada kejaksaan," katanya.

Pihaknya juga menyiapkan jaksa intelijen yang memanfaatkan jaringan intelijen. "Sekarang ada forum intelijen daerah, mereka akan bekerja sama supaya intinya pilkada berjalan aman," katanya.

Selain itu, ia menambahkan kejaksaan juga akan membentuk posko pemantauan penegakan hukum. "Kita persiapkan jaksa khusus yang nantinya akan ditugaskan dalam bersama tiga unsur tadi," imbuhnya.

Ia menyebutkan perkara pilkada harus dibatasi selama 51 hari.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk dewasa dalam menghadapi pesta demokrasi, artinya harus siap menang dan siap kalah. Kemudian para elit politiknya, harus menyejukkan para pendukungnya.

"Jangan salah pilih itu konsekuensinya selama lima tahun, nasib kita digantungkan kepada pemimpin," katanya.

 

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini