PAN Khawatir Verifikasi Faktual Seluruh Parpol Ganggu Tahapan Pemilu

Bayu Septianto, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018 19:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 01 12 337 1844260 pan-khawatir-verifikasi-faktual-seluruh-parpol-ganggu-tahapan-pemilu-0k1uEKdpNs.jpg Ilustrasi. Foto Okezone

JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) khawatir verifikasi faktual seluruh partai politik bisa mengganggu tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengkhawatirkan jadwal tahapan Pemilu 2019 akan terganggu karena dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya MK yang mengabulkan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa parpol peserta Pemilu 2014 tetap harus menjalani verifikasi faktual.

BACA: Ada Putusan MK, KPU Harus Verifikasi Semua Parpol Lama Peserta Pemilu 2019

BACA: MK Putuskan Semua Parpol Wajib Diverifikasi, Sekjen Perindo: Keadilan Telah Ditegakan

Pasalnya KPU saat ini sudah memasuki tahapan verifikasi kepada partai baru. Sementar untuk partai peserta Pemilu 2019 hanya berlaku verifikasi faktual di daerah otonomi baru.

"Yang jadi pertanyaan, apakah dari sisi tahapan menggangu nggak tahapan pemilu. Karena dari jadwal yang telah disepakati antara KPU dan pemerintah bersmaa DPR, sekarang itu sudah hampir selesai tahapan untuk verifikasi. termasuk verifikasi faktual di daerah otonomi baru," kata Yandri, Jumat (12/1/2018).

Anggota Komisi II DPR itu memperkirakan putusan MK tersebut bila sudah diberlakukan akan mengacaukan tahapan Pemilu yang ada saat ini. Sebab sesuai jadwal dan tahapan pada Februari 2018, KPU sudah harus mengumumkan peserta Pemilu sebagai awal persiapan parpol menyiapkan calon legislatif.

"Artinya akibat putusan MK itu, apakah berlaku sekarang atau tidak berlaku surut. Itu yang jadi perdebatan kan," ujarnya.

Selain itu, menurut Yandri verifikasi faktual kepada semua partai politik juga membutuhkan biaya, dan akan menyita waktu yang cukup lama dan tenaga yang banyak. Sebab KPU harus benar-benar mengecek setiap anggota partai politik di setiap daerah seluruh Indonesia.

"Artinya harus diverifikasi anggota setiap partai politik. Sekretariat per partai politik, sekretariat per tingkatan mulai dari provinsi kabupaten, kota dan kecamatan," tuturnya.

"Kan begitu, harus diverifikasi faktual bukan random kayak dulu. Nah apakah itu mampu nggak dari sisi waktu, kemudian dari sumber daya manusia, kemudian dari biaya," imbuh Yandri.

Meski demikian, Yandri menyampaikan pihaknya tetap akan mengikuti keputusan MK.

”PAN siap, kan prinsipnya dulu waktu kita mengisi sipol (Sistem Informasi Partai Politik) itu kan sudah menyiapkan berkas itu semua," ujar Yandri saat dihubungi.

Untuk membahas masalah ini, menurut Yandri Komisi II akan mengundang KPU dan pemerintah untuk rapat bersama.

"Kalau menurut saya daripada mengacaukan tahapan, kalau pada akhirnya simulasi KPU itu tidak memungkinan ya, menurut saya apapun putusan MK, UU tidak berlaku surut. Artinya yang sudah dilakukan KPU sudah bener tahapannya, dan itu sudah melalui tahapan hasil konsultasi dan kesepakatan penyelengara pemerintah dan DPR. tidak salah dengan KPU," pumgkas Yandri.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini