Ini Alasan Polri Tunda Kasus Peserta Pilkada

Achmad Fardiansyah , Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018 19:17 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 01 12 337 1844267 ini-alasan-polri-tunda-kasus-peserta-pilkada-gNXT3DGrj5.jpg Ilustrasi. Foto Okezone

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia menunda kasus setiap peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak.

Karopemnas Div Humas Polri Kombes Martinus Situmpol menjelaskan, penyelidikan kasus bagi peserta yang mengikuti pilkada ditunda, namun penyeldikan tidak dihentikan.

"Itu (proses) ditunda, dalam arti itu tidak dilakukan dulu sementara sampai tahapan ini selesai. Dilakukan tahapan apa? Tahapan penetapan, tahapan pemilihan sampai munculnya sengketa di Mahkamah Kontitusi (MK)," katanya di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (12/1/2018).

BACA: Kapolri Larang Anggotanya Foto Bareng Calon Kepala Daerah

BACA: Ini Penjelasan Kapolri soal Satgas Antipolitik Uang di Pilkada Serentak

Ketua KPU Tinjau Verifikasi Administrasi Kelengkapan Parpol Peserta Pemilu

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menuturkan penundaan kasus tersebut dimaksudkan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lawan. Sehingga jika itu terjadi dapat dimungkinkan terjadi kegaduhan.

"Ini berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan, menimbulkan satu upaya upaya black campaign sehingga perlu dilakukan upaya untuk menunda ini sehingga pelaksanaan proses demokrasi pilkada bisa berlangsung dengan baik," ungkapnya.

Ketua KPU Tinjau Verifikasi Administrasi Kelengkapan Parpol Peserta Pemilu

Namun, lanjut Martinus, apabila ada peserta yang terkena operasi tangkap tangan (OTT), maka polisi akan langsung menangkap kemudian langsung memprosesnya.

"Kecuali bila ada hal-hal yang dilakukan dengan OTT misalnya, dilakukan karena tertangkap tangan karana melakukan perbuatan melawan hukum, itu tertentu diproses dengan pelanggaran administrasi dalam pilkada ini diserahkan ke Bawaslu. Sehingga Bawaslu melalui Gakkumdunya yang akan melaksanakan."

“Tapi untuk proses laporan paslon A miliki ijazah palsu atau senpi tanpa izin, ini (model kasus ini) kita tunda dulu," tutupnya.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini