Image

Presidential Threshold Ditetapkan 20%, JK: Okelah, Kita Ikut Saja

Fahreza Rizky, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018, 22:15 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 12 337 1844367 presidential-threshold-ditetapkan-20-jk-okelah-kita-ikut-saja-mo8blpPj4Q.jpg Wapres RI Jusuf Kalla (Foto: Okezone)

JAKARTA - Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla mengatakan bakal mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 222 sendiri mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 % kursi DPR atau 25 % suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada Pemilu 2019.

"Okelah, kita ikut saja," kata Kalla usai mengukuhkan pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).

 (Baca: Mendagri Sebut Presidential Threshold 20% Hasilkan Pemimpin Negarawan)

MK menolak uji materi (judicial review) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan beberapa pihak.

Kendati begitu, Mahkamah dalam hal ini mengabulkan gugatan mengenai verifikasi partai politik yang tertuang dalam Pasal 173 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Pemilu. Keputusan itu mewajibkan partai politik peserta Pemilu 2014 tetap mengikuti proses verifikasi faktual.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen dapat menghasilkan pemimpin nasional yang negarawan dan merekatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan putusan MK yang menolak gugatan presidential threshold sudah sesuai dengan argumentasi pemerintah selama ini.

"Argumen yang dibangun oleh pemerintah baik dalam pembahasan Pansus DPR dan sidang MK, selama ini sudah tepat, sejalan tegak lurus dengan konstitusi," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/1/2018).

 (Baca: MK Putuskan Presidential Threshold 20%, Demokrat Atur Ulang Strategi Hadapi Pemilu 2019)

Dia menuturkan, presidential threshold dalam Pemilu 2019 diperlukan untuk memperkuat sistem demokrasi yang selama ini dianggap berkualitas. Selain itu, ia yakin presidential threshold dapat menghasilkan pemimpin nasional bercorak negarawan dan mampu merekatkan kesatuan bangsa.

"Pres-hold diperlukan semata-mata untuk memperkuat sistem demokrasi yang berkualitas, yang mampu menghadirkan pemimpin nasional yang negarawan dan mampu menjadi pemimpin perekat NKRI," pungkas Tjahjo.

 

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini