Image

Pemicu Merebaknya Calon Tunggal di Pilkada 2018

Bramantyo, Jurnalis · Jum'at 12 Januari 2018 16:07 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 12 512 1844136 pemicu-merebaknya-calon-tunggal-di-pilkada-2018-eiaJDwHrM1.jpg Ilustrasi

KARANGANYAR - Beberapa daerah dipastikan menggelar pilkada hanya dengan calon tunggal. Sebut saja, Pilkada Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang di Banten, Pilkada Karanganyar di Jawa Tengah hingga di Prabumulih, Sumatera Selatan dipastikan hanya ada satu calon pemimpin daerah.

Salah satu pemicu terjadinya calon tunggal di dalam pilkada yang digeler serentak 2018 ini, diantaranya adalah persyaratan pencalonan kepala daerah yang dirasa sangat memberatkan.

Di mana salah satu aturan yang harus dipenuhi adalah persyaratan kepemilikan minimal 20 persen kursi di DPRD, dan presentase kepemilikan 20 persen dari total jumlah suara sah.

(Baca Juga: Calon Bupati Karanganyar Dipastikan "Melawan" Kotak Kosong)

Belum lagi adanya aturan yang mewajibkan anggota legislatif dan pegawai negeri sipil harus mengundurkan diri jika ingin maju dalam pencalonan kepala daerah.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tepatnya pada Bab VII Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Sehingga beratnya UU Pemilu bisa menjadi pemicu fenomena munculnya calon tunggal.

Pengamat Politik dari UNS, Agus Riewanto menyebutkan terkait syarat pencalonan, di mana ada ketentuan kursi atau surat suara sah dari 15 persen menjadi 20 persen dirasa semakin memberatkan.

Seharusnya, ungkap Agus, ambang batas pencalonan atau threshold tidak terlalu besar, jumlah 20 persen itu terlalu besar. Kalau menggunakan mekanisme yang mudah dan memungkinkan, kompetisi itu sehat jika diturunkan menjadi 15 persen.

(Baca Juga: Borong Dukungan 12 Parpol, Petahana Zaki-Romli Daftar Pilbup Tangerang)

"20 persen terlalu berat, harusnya diturunkan atau minimal sama seperti kemarin 15 persen. Dengan diturunkan thresholdnya secara otomatis memudahkan partai melakukan pencalonan dengan koalisi kecil. Saat ini kebanyakan yang terjadi adalah koalisi besar" jelasnya, Jumat (12/1/2018) .

Seperti yang terjadi di Karanganyar, aksi 'borong partai politik' berimbas munculnya calon tunggal. Sang petahana Juliyatmono bersama jodoh politik barunya Rober Christanto dengan mengantongi dukungan delapan partai politik. Sedangkan PKS lebih memilih tidak berperan aktif dalam Pilkada 2018 ini.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini