MK Putuskan Presidential Threshold 20%, Pengamat: Figur Baru Akan Sulit Ditemukan di Pilpres 2019

Taufik Fajar, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2018 05:49 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 01 13 337 1844413 mk-putuskan-presidential-threshold-20-pengamat-figur-baru-akan-sulit-ditemukan-di-pilpres-2019-tisJss65ZW.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengajuan judicial review Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pasal 222 terkait dengan penerapan presidential threshold atau ambang batas suara dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 222 sendiri mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 % kursi DPR atau 25 % suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Menurut MK, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dilandasi oleh semangat sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem.

 (Baca: Mendagri Sebut Presidential Threshold 20% Hasilkan Pemimpin Negarawan)

Merespons putusan itu, pengamat politik, Andrianto, mengatakan putusan MK tentang presidensial treshold ini ini sungguh tidak sesuai. Karena nantinya akan sulit untuk menemukan figur alternatif pada pilpres 2019.

"Masyarakat Indonesia sesungguhnya sangat mendambakan figur baru, sesuai dengan survey yang inginkan yaitu figur baru untuk pilpres kelak," Ardianto kepada Okezone, Sabtu (13/1/2018).

 (Baca juga: MK Putuskan Presidential Threshold 20%, Demokrat Atur Ulang Strategi Hadapi Pemilu 2019)

Selain itu, menurutnya setiap parpol ingin memberi ruang kepada figur baru untuk ikut konvensi untuk calon presiden 2019 nantinya. Ia menyebut beberapa sosok yang cukup layak untuk berkonetstasi dalam perhelatan pemilihan presiden yakni mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Kami berharap dengan putusan MK ini, nantinya akan adil dan sesuai filosofis pemilu serentak yakni pemilu konkuren yang berdampak coattail effect sebagaimana pemilu di negara-negara Amerika Selatan," pungkasnya.

MK menolak uji materi (judicial review) Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan beberapa pihak.

Kendati demikian, Mahkamah dalam hal ini mengabulkan gugatan mengenai verifikasi partai politik yang tertuang dalam Pasal 173 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Pemilu. Keputusan itu mewajibkan partai politik peserta Pemilu 2014 tetap mengikuti proses verifikasi faktual.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini