nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Butuh Waktu Panjang Memproses Permohonan Justice Collaborator Setnov

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Sabtu 13 Januari 2018 14:31 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 13 337 1844480 kpk-butuh-waktu-panjang-memproses-permohonan-justice-collaborator-setnov-AA1XSu9cLN.jpg Setya Novanto. (Foto: Antara)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan waktu cukup panjang untuk memproses permohonan justice collaborator (JC) Setya Novanto. Sebab, Setnov harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan status itu.

‎"Butuh pertimbangan yang cukup panjang (menentukan JC). Kita akan lihat juga konsistensinya di persidangan, apakah cukup kooperatif dan mengakui perbuatannya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Sabtu (13/1/2018).

Ia menjelaskan, apabila persyaratan untuk mendapatkan JC tidak diamini Setnov maka terpaksa KPK menolak permohonan itu.‎ Saat ini KPK sendiri sedang melihat perkembangan persidangan kasus korupsi proyek e-KTP untuk dapat menentukan JC Setnov.

"Karena itu, kami butuh waktu. Kita lihat perkembangan proses penyidikan dan proses persidangan yang sedang berjalan ini sampai dengan tahap akhir nanti," terangnya.

(Baca: Setya Novanto Wajib Penuhi Syarat Ini jika Mau Jadi Justice Collaborator)

Sebelumnya, terdakwa perkara dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto, resmi mengajukan status justice collaborator (JC) atau pelaku yang akan bekerja sama dengan KPK pada Rabu 10 Januari 2018.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Setnov untuk mendapat status JC, yakni bukan pelaku utama, dapat mengungkap aktor yang lebih besar di perkara dugaan korupsi e-KTP tahun anggaran 2011–2013, serta bertindak kooperatif selama persidangan.

Setya Novanto sendiri didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan ‎kerugian negara sekira Rp2,3 triliun dalam proyek pengadaan e-KTP pada tahun anggaran 2011–2013.

Setya Novanto, selaku mantan ketua Fraksi Golkar, diduga mempunyai pengaruh penting untuk meloloskan anggaran proyek e-KTP yang sedang dibahas dan digodok di Komisi II DPR RI pada tahun anggaran 2011–2012.

Atas perbuatannya, Setya Novanto didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(han)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini