Image

KPU NTT: Pengaduan Masyarakat Bisa Batalkan Pasangan Calon

Adi Rianghepat, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2018, 08:41 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 01 14 340 1844661 kpu-ntt-pengaduan-masyarakat-bisa-batalkan-pasangan-calon-i7ou3JXlh6.JPG Ketua KPU NTT, Maryanti (Foto: Adi Rianghepat/Okezone)

KUPANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) saat ini sedang menanti pengaduan masyarakat terhadap empat pasangan calon gubernur yang telah mendaftar di tahapan pendaftaran yang jadwalnya dimulai Senin 8 Januari hingga Rabu 10 Januari lalu.

"Pengaduan bisa disampaikan berkaitan dengan banyak hal terkait pasangan calon baik bermaterikan hukum, moral maupun aspek lainnya. Pengaduan bisa langsung disampaikan ke KPU," kata Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe kepada Okezone di Kupang Sabtu (13/1/2018), menjawab hal berkaitan dengan pengaduan atau uji publik pasangan calon gubernur.

Menurut dia di tahapan ini setiap warga masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat dapat menyampaikan pengaduan berkaitan dengan sejumlah hal yang dipandang telah dilakukan atau sedang dilakukan oleh bakal calon gubernur. Hal itu bisa berkaitan dengan apa saja termasuk aspek moral dan hukum.

Para pembuat pengaduan, kata Tanti sapaan Maryanti, bisa membuat pengaduan itu secara tertulis disertai fotokopi identitas (kartu tanda penduduk) dan disampaikan ke kantor KPU. Semua pengaduan akan didalami dan diproses sesuai tahapan dan ketentuannya.

"Tentu akan ada konsultasi dengan sejumlah pihak dalam kaitan klarifikasi informasi. Pengaduan itu termasuk ke KPU RI," katanya.

Dalam konteks tertentu, pengaduan akan sangat memberi dampak bagi pembatalan bakal calon oleh KPU. "Artinya KPU bisa membatalkan laju pasangan calon ke tahapan selanjutnya jika pengaduan masyarakat berkaitan dengan syarat calon dan syarat pencalonan," katanya.

Selanjutnya, kata Tanti, pembatalan pasangan calon oleh KPU di tahapan ini juga bisa dilakukan saat mana pengaduan yang disampaikan masyarakat itu terbukti benar dan memiliki keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jadi, kata dia, tahapan pengaduan masyarakat yang dijadwal hingga penetapan pasangan calon pada 12 Februari mendatang adalah tahapan penting yang bisa menentukan pasangan calon untuk bisa maju ke tahapan selanjutnya di kontestasi ini atau harus kandas karena pengaduan masyarakat ini. Masyarakat lanjut Tanti diharap bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan ini untuk menyampaikan pengaduan terhadap bakal calon yang ada.

(Baca Juga: Perlu Komitmen Bersama untuk Cegah Isu SARA di Pilkada 2018)

"Karena masyarakatlah yang memiliki hak untuk menentukan mana pemimpin yang layak membawanya dalam elaborasi program pembangunan menuju sejahtera di lima tahun mendatang," katanya.

Pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak Juni 2018 mendatang di Nusa Tenggara Timur terdapat empat pasangan bakal calon yang sudah mengikuti pendaftaran ke KPU setempat dan bahkan sudah mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan fisik dan tes psikologis serta uji penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang di Badan Narkotika setempat.

Empat pasangan itu masing-masing pasangan Esthon Foenay-Chris Rotok yang diusung Partai Gerindra, PAN dan Partai Perindo. Pasangan Beny K Harman-Beny Litelnoni yang diusung Partai Demokrat, PKPI dan PKS. Pasangan Marianus Sae-Ny Emiliana Nomleni yang diusung PDIP dan PKB serta pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat-Josef Naisoi usungan Partai NasDem, Golkar dan Partai Hanura.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini