Image

Hutan Lindung Pejem di Bangka Rusak, Anggota DPRD Diduga Terlibat

Arsan Mailanto, Jurnalis · Minggu 14 Januari 2018 13:28 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 14 340 1844706 hutan-lindung-pejem-di-bangka-rusak-anggota-dprd-diduga-terlibat-QTZIzg9DMr.jpg Hutan Lindung Pejem ditemukan rusak (Foto: Arsan/Okezone)

PANGKALPINANG - Seorang anggota DPRD Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung berinisial JS untuk yang kedua kalinya dilaporkan oleh Penyidik PNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPNS Gakkum LHK) wilayah Sumatera ke Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel).

PPNS Gakkum LHK wilayah Sumatera dan Kehutanan Kementerian LHK bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung mendatangi kembali kawasan Hutan Lindung (HL) yang telah ditebang dan dibuka menjadi perkebunan tanpa izin.

Hutan Lindung yang dilindungi oleh UU Negara tersebut dirusak dalam kawasan hutan lindung Pejem di sekitar Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka.

Kepala Seksi III Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera, Dodi Kurniawan mengatakan, Penyidik PNS bersama Petugas Dishut Provinsi Bangka Belitung telah mendatangi kembali kawasan HL Pejem pada Kamis, 11 Januari 2018 dengan melakukan penyegelan memasang papan plang di lokasi tempat kejadian pengrusakan.

"Di lokasi penyidik menemukan pohon-pohon telah ditebang dan bekas dibakar. Terdapat tanaman kelapa, beberapa jenis tanaman lain dan bangunan rumah permenen satu unit dan satu unit rumah kayu tempat karyawan," ujarnya dalam konferensi pers kepada awak media di Pangkalpinang beberapa waktu lalu.

Dodi menyatakan, perkara penyerobotan lahan seluas + 32 hektare (ha) di kawasan Hutan Lindung Pejam Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka diduga dikuasai secara illegal oleh seorang oknum anggota Dewan DPRD Kabupaten Bangka, Babel.

"Modus yang dilakukan adalah membeli kawasan hutan dengan oknum masyarakat. Selanjutnya dikuasai, lalu memberi upah masyarakat untuk menebang pohon, membersihkan lahan dan dijadikan perkebunan buah-buahan sejak pertengahan 2016 hingga saat ini. Padahal Dinas Kehutanan Babel telah memberi peringatan kepada oknum. Namun, masih tetap melakukan kegiatan perkebunan lahan dilokasi HL tersebut," tuturnya.

Menurutnya, kegiatan penebangan liar dan penggunaan kawasan secara tidak sah, dalam kawasan HL ini merupakan tindak pidana dan perlu dilakukan upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan ini sudah merusak kawasan hutan tentunya.

Kata Dodi, pihak Penyidik Balai Gakkum LHK wilayah Sumatera telah melakukan proses penyelidikan terhadap salah satu oknum pejabat tinggi daerah di Bangka, karena telah melakukan perusakan hutan yang masih dalam pengawasan Hutan Lindung di Bangka.

"Kegiatan pengrusakan hutan lindung ini awal 2016 dan sampai sekarang masih terjadi, seperti penembangan pohon. Kemudian perusakan hutan yang sudah berlangsung hampir satu tahun," tukas dia.

Dodi menyebutkan, fakta di lapangan ditemukan bahwa telah berdiri sebuah villa bertingkat dua yang sifatnya permanen dan itu milik oknum pejabat daerah. Maka dalam hal ini proses telah dilalui mulai dari lidik, pulbaket, sampai proses penyelidikan dan saat ini berkas perkara sudah dilimpahkan tahap I ke Kejati Babel pada 12 Januari 2017 dan sudah dikembalikan berkas perkaranya.

"Dalam hal perkara ini kasus ini diduga keterkaitan pidana terhadap penebangan pohon tanpa izin. Karena, dalam ketentuan UU no 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Apabila pejabat membiarkan terjadi kerusakan hutan baik sengaja maupun tidak disengaja menyebabkan terjadi kerusakan dapat dikenakan sanksi pidana," paparnya.

Apalagi ada oknum anggota dewan yang melakukan perusakan hutan diindikasikan melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No. 41 tahun 2013 tentang Kehutanan. Di mana setiap orang menebang pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 78 ayat 5, dengan hukuman maksimal 5 tahun dan atau dengan maksimal 5 miliar.

Dan juga jika melakukan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan melanggar pasal 92 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dapat dikenakan sanksi pidana minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun dan denda minimal 1,5 miliar maksimal 5 miliar.

Dodi pun menambahkan, masyarakat biasa saja menebang dua batang pohon ditangkap dan diproses, sementara oknum pejabat publik dibiarkan saja tidak diproses. Kelalaian saja ada pidana, apalagi pembiaraan hutan lindung yang dirusak. Ini kan terkesan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan).

"Negara kita ini konstitusinya berdasarkan hukum, panglima tertinggi di negara kita adalah hukum semua sama dimata hukum. Jadi saat ini berkas perkara kasus perusakan Hutan Lindung, telah diserahkan kembali (tahap l) ke Kejati pada 12 Januari 2017 dan sudah dikembalikan berkas perkaranya. Kini penyelidik menunggu petunjuk selanjutnya dari Kejati Babel," pungkasnya.

Sementara Anggota DPRD Bangka, Junaidi Surya yang diduga menjadi pihak yang dilaporkan memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media mengenai perusakan di Kawasan Hutan Lindung Pejem, yang termasuk ke dalam kawasan hutan lindung di Kecamatan Belinyu.

"Saya no comment," ungkapnya ketika dikonfirmasi awak media di Bangka, Jumat 14 Januari.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini