nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPU Diminta Tak Main Mata dengan Parpol Lama soal Verifikasi Faktual

Fahreza Rizky, Jurnalis · Rabu 24 Januari 2018 06:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 01 24 337 1849338 kpu-diminta-tak-main-mata-dengan-parpol-lama-soal-verifikasi-faktual-rs2gmBYnCj.jpg Ilustrasi. Foto Okezone

JAKARTA – Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan parpol peserta Pemilu 2019 diverifikasi secara faktual wajib diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut dia, tidak boleh ada perlakuan tak setara dalam proses verifikasi tersebut.

"MK sudah memutus dengan benar. Baik partai lama atau pun partai baru wajib untuk mengikuti verifikasi faktual oleh KPU. Jadi keadilan harus dijunjung dan ditegakan. Partai politik tinggal mengikuti saja aturan dan proses yang ada," kata Ujang kepada Okezone, Rabu (24/1/2018).

Dia menuturkan, keengganan parpol peserta Pemilu 2014 untuk verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu 2019 tak lain karena mereka merasa besar.

"Partai lama ini kan sudah merasa besar dan establish. Jadi enggan untuk diverifiasi faktual. Dan sangat terpaksa karena ada keputusan MK," tandas Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.

BACA: Verifikasi Parpol Kuat Secara Hukum, Pemerintah & DPR Harus Hormati Putusan MK

BACA: KPU Harus Konsisten Laksanakan Putusan MK Soal Verifikasi Faktual

Ia mengingatkan agar KPU dan parpol peserta Pemilu 2014 tidak 'bermain mata' dalam proses verifikasi faktual yang sedang berjalan.

"Seluruh partai harus diverifikasi. Tentu KPU yang paham terkait verifikasi faktual. Yang jelas KPU dan partai politik lama jangan main mata. Yang lolos ya loloskan dan yang tidak lolos jangan diloloskan. Agar keadilan berjalan dengan baik," tuturnya.

Sekadar informasi, KPU menghentikan sementara proses verifikasi faktual terhadap empat parpol peserta Pemilu 2019, di antaranya ialah Perindo, PSI, Partai Garuda dan Partai Berkarya. Verifikasi faktual akan dilanjutkan bersamaan dengan verifikasi faktual 10 parpol yang menjadi peserta Pemilu 2014 lalu.

Penghentian sementara proses verifikasi faktual terhadap empat parpol ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 yang mengamanatkan KPU untuk memverifikasi faktual semua parpol calon peserta Pemilu 2019, baik parpol lama ataupun parpol baru.

DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu sempat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu. Hasilnya, DPR dan pemerintah menyarankan agar KPU meniadakan proses verifikasi faktual lantaran sudah diverifikasi menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Namun, KPU memutuskan tetap menjalankan proses verifikasi faktual terhadap seluruh parpol calon peserta Pemilu 2019 meski tidak mendapat anggaran tambahan dan diburu waktu. Untuk mensiasati hal ini, akhirnya KPU memangkas waktu tahapan verifikasi faktual, dari 14 hari menjadi dua hari. Pemangkasan waktu ini dilakukan untuk verifikasi di seluruh tingkatan, baik kabupaten/kota, provinsi ataupun pusat.

(fzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini