nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kasus KDRT dan Buruh Migran di NTT Terus Naik

Adi Rianghepat, Jurnalis · Sabtu 27 Januari 2018 12:42 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 27 340 1851038 kasus-kdrt-dan-buruh-migran-di-ntt-terus-naik-Tcl9cMWjlv.jpg ilustrasi

KUPANG - Lembaga Bantuan Hukum APIK Kupang mencatat tren kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), buruh migran dan kasus lain yang menimpa perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang 2017 terus saja meningkat dan mengkhawatirkan. Bahkan peningkatan itu sangat memperlihatkan apatisme pemerintah daerah dalam penyediaan basis perlindungan dalam bentuk regulasi berupa peraturan daerah.

"Kami punya riset yang dibuat dan itu kami jadikan sebagai catatan bagi perancangan penyusunan stratgeis ke depan bagi upaya perlindungan pada perlindungan perempuan dan anak," kata Direktris LBH APIK NTT, Ansi Damaris Rihi Dara di Kupang, Sabtu (27/1/2018).

Menurut dia, hasil riset LBH APIK NTT, kasus KDRT, buruh migrant, percabulan dan perkosaan merupakan kasus yang dominan dan kasus ini cenderung naik dari tahun ke tahun. Riset media yang dilakukan oleh LBH APIK NTT menunjukkan bahwa ada 57 kasus KDRT yang diliput oleh media, diikuti oleh 44 kasus percabulan, 35 kasus buruh migrant dan human trafficking serta 27 kasus perkosaan.

Dia mengatakan banyaknya kasus yang dihadapi perempuan dan anak di provinsi berbasis kepulauan itu, tidak diikuti dengan regulasi yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Berdasarkan baseline perda NTT yang dilakukan, sejak 1993–2017, Pemerintah NTT hanya menghasilkan 269 Perda dalam kurun waktu 24 tahun.

Ini berarti dalam 1 tahun pemerintah provinsi hanya menghasilkan 11 Perda. Dari total 269 perda yang dihasilkan, Perda yang memberikan perlindungan hanya mencapai 3% atau 8 Perda. Itupun Perda tersebut banyak yang cacat dari segi substansi.

Hasil riset ini merekomendasikan beeberapa hal yaitu bahwa pemerintah provinsi (eksekutif dan legislative) perlu lebih serius dalam menyusun regulasi daerah secara khusus regulasi yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak. Pemerintah juga perlu melakukan harmonisasi perda untuk melihat perda yang tidak aplikable dan tidak responsive, serta perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya.

LBH APIK juga merekomendasikan Pemerintah Provinsi NTT untuk mencabut Perda 14 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang karena bertentangan dengan UU 21/2007 tentang TPPO. sementara Perda No 7 tahun 2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan Tenaga Kerja Indonesia, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

"Secara teknis dan substantif hasil rekomensasi ini sudah dilakukan berdasar kajian dan riset mendalam sehingga diharapkan kerja sama pemerintah untuk mengeksekusinya," kata Ansi.

Negara dalam konteks yang lebih luas kata Ansi wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak dari warga negara, termasuk perempuan dan anak. Wujud penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak warga tertuang dari berbagai kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini wajib diturunkan pada kebijakan strategis yang lebih teknis maupun juga pada kebijakan pada level yang lebih rendah yakni pada kebijakan daerah.

Implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada tingkat lokal (daerah) diwujudkan dalam berbagai regulasi daerah dan dijalankan oleh instansi teknis. Tujuannya adalah persoalan yang dihadapi perempuan dan anak dapat minimalisir hingga pada zero kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Sayangnya implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan di NTT belum dapat berjalan maksimal karena minim dukungan regulasi daerah berup peraturan daerah itu," terangnya.

Dalam konteks lainnya walaupun NTT telah memiliki kebijakan perlindungan perempemuan dan anak seperti regulasi terkait tenaga kerja Indonesia, perlindungan anak, dan sebagainya, tetapi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih marak terjadi. Kasus kekerasan anak seperti perkosaan dan percabulan, menjadi kasus yang dominan ditangani oleh LBH APIK NTT, disamping kasus KDRT dan perdagangan orang.

"Kami sangat konsen terhadap persoalan perempuan dan anak dan karena itulah hasil riset ini dibuat untuk dijadikan referensi bagi kebijakan bersama semua stakeholder ke depan dalam kerangka perlindungan terhadap perempuan dan anak di daerah ini," tutup Ansi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini