nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gerindra: Polri Seharusnya Tolak Usulan Pati Jadi Pj Gubernur

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis · Kamis 01 Februari 2018 06:16 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 02 01 337 1852982 gerindra-polri-seharusnya-tolak-usulan-pati-jadi-pj-gubernur-hJZNQmcXVu.JPG Ketua DPP Gerindra Sodik Mudjahid.

JAKARTA – Polri diharapkan tidak terlibat politik praktis dengan menolak usulan dua perwira tinggi (pati) menjadi penjabat (Pj) gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara. Hal itu dinilai agar tidak merusak profesionalitas Polri.

“Kalau Polri mau profesional dan independen, tidak mau ditarik-tarik dan terlibat politik praktis harusnya berani menolak permintaan Mendagri,” kata Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid kepada Okezone, Kamis (1/2/2018).

Ia menilai, Polri seharusnya dapat menjaga profesionalitas dalam menjalankan tugasnya melakukan pengamanan di Tanah Air.

"Harusnya Polri terus menjaga dan meningkatkan profesionalisme, bekerja menjaga keamanan dalam posisi sebagai polisi dan bukan sebagai gubernur," ucap Sodik.

Ia pun tidak setuju keamanan dijadikan alasan dengan menunjuk perwira tinggi kepolisian aktif menjadi Pj gubernur. Menurutnya, seharusnya struktur kepolisian daerah yang perlu diperkuat untuk menjaga keamanan saat pilkada.

“Untuk kepentingan keamanan tidak usah Polri jadi Plt (pelaksana tugas) gubernur, tapi perkuat jajaran Kapolda,” katanya.

(Baca Juga: Soal Pj Gubernur, Wakapolri: Mau Dipakai atau Tidak, Tak Ada Urusan)

Sebagaimana diketahui, dua nama pati aktif Polri yang diusulkan menjadi pj gubernur pada Pilkada Serentak 2018 yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Mochamad Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. Iriawan diproyeksikan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat dan Sormin menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara.

(Baca Juga: Polri Minta Keterangan Ahli terkait 2 Pati Aktif Diusulkan Jadi Pj Gubernur)

Diusulkannya dua nama pj gubernur ini disebabkan masa jabatan gubernur yang ada akan berakhir pada Juni 2018. Masa jabatan Gubernur Jabar bakal selesai pada 13 Juni 2018, sedangkan Gubernur Sumut pada 17 Juni.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini