nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Menpan RB Kembali Ingatkan ASN Jaga Netralitas saat Pilkada 2018

Putra Ramadhani Astyawan, Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2018 22:30 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 02 337 1854068 menpan-rb-kembali-ingatkan-asn-jaga-netralitas-saat-pilkada-2018-Res24AQKyB.jpg Menpan RB Asman Abnur saat berkunjung ek Kantor Wali Kota Bogor (Foto: Putra/Okezone)

BOGOR - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak ikut terbawa arus politik dalam Pilkada 2018.

"ASN tidak boleh terlibat dalam proses politik. Jadi tidak boleh pro kemana-mana, harus profesional," kata Asman, di Balai Kota Bogor, Jumat (2/2/2018).

 (Baca: Pilkada 2018, Menpan RB: PNS Harus Netral!)

Asman menambahkan, apabila nantinya ada ASN yang melanggar aturan tersebut Kemenpan-RB siap memberikan sanksi sesuai rekomendasi Panwaslu. Untuk itu, ia meminta ASN menjaga netralitas.

"Kami harap ASN jangan terpengaruh dengan urusan politik," tegas Asman.

Selain itu, ASN juga dilarang berfoto bersama calon kepala daerah. Namun Menpan memberikan pengecualian terhadap ASN yang suami atau istrinya mencalonkan diri dalam Pilkada 2018 mendatang.

 (Baca juga: Polri Diminta Selalu Menjaga Netralitas dan Profesionalisme di Pilkada 2018)

"Kan tidak mungkin istri tidak mendampingi suaminya atau sebaliknya, yang penting tidak pakai atribut, tidak menjadi juru kampanye. Hanya boleh sebatas mendampingi atau foto bersama," tutup Asman.

Sebelumnya, Menpan-RB Asman Abnur pada pertemuan di di Kompleks Mabes Polri, meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas dalam menghadapi Pilkada 2018.

"Kita sekarang tahu 171 wilayah Pilkada baik provinsi maupun kabupaten kota gubernur ataupun walikota dan bupati. Nah saya sudah menyampaikan imbauan bahkan sudah membuat satu surat edaran dari Kemenpan-RB, ASN itu harus netral itu pertama kedua ASN tidak boleh masuk area politik," Ujar Asman usai menghadiri Rapat Pimpinan Polri di Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Banyaknya para perwira tinggi dari kalangan Polri maupun TNI serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, juga menjadi perhatian Badan pengawas Pemilu (Bawaslu RI).

Merespons hal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus memastikan netralitas dari lembaga tersebut dalam menghadapa hajatan politik secara serentak itu.

Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Muhammad Afifuddin mengatakan untuk menjaga netralitas tersebut diperlukannya ada peraturan Bawaslu (Perbawaslu) khusus yang mengatur hal itu.

"Ya saat dia sudah mencalonkan kan dia sudah tidak netral lagi, lalu mundur tuh, nah mekanisme-mekanisme kemarin kami ketemu panglima yang merangkap KASAU sudah bahas itu," katanya.

 

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini