nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gerindra Dukung Anies Libatkan Masyarakat dalam Penggantian Nama Jalan

Erha Aprili Ramadhoni, Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2018 07:01 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 02 02 338 1853586 gerindra-dukung-anies-libatkan-masyarakat-dalam-penggantian-nama-jalan-FVEXVCQ11M.jpg Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Dok Okezone)

JAKARTA - DPP Gerindra DKI setuju dengan sikap Gubernur Anies Baswedan menghentikan sosialisasi penggantian nama Jalan Buncit Raya menjadi Jalan AH Nasution. Anies akan melibatkan masyarakat maupun budayawan untuk penggantian nama jalan, meski hal itu tidak tercantum dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Tanah, dan Bangunan di DKI.

"Prinsip kita setuju apa yang dilakukan oleh Pak Anies," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Prabowo Soenirman kepada Okezone, Jumat (2/2/2018).

Menurutnya, Anies tidak ingin memutuskan penggantian nama jalan dilakukan secara sepihak. Karena itu, Prabowo mengatakan, Anies akan melibatkan semua unsur dalam penggantian nama jalan, termasuk di dalam budayawan.

"Gubernur ingin melibatkan masyarakat serta tidak mau sepihak. Jika perlu dengan mengubah keputusan gubernur," ujarnya.

(Baca Juga: Anies Segera Ubah Kepgub Terkait Penggantian Nama Jalan di Jakarta)

Selain itu, menurutnya, Gubenur DKI itu juga akan melibatkan Badan Musyawarah (Bamus) Betawi sebelum mengambil kebijakan mengganti nama jalan. "Semua unsur masyarakat perlu dilibatkan termasuk Bamus Betawi," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, Anies memberhentikan sosialisasi perubahan nama Jalan Buncit Raya menjadi AH Nasution. Anies akan meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk sejarawan, budayawan, maupun ahli tata kota.

(Baca Juga: Pemprov DKI Hentikan Sosialisasi Nama Jalan AH Nasution)

Ia menyatakan, pihaknya akan mengubah Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Tanah, dan Bangunan Umum di Daerah Khusus Ibu Kota. Selain itu, nantinya dalam Kepgub tersebut juga akan diatur soal mekanisme pergantian nama, agar pergantian tersebut tidak dapat dilakukan dengan sesukanya. Pasalnya, dalam Keputusan Gubernur itu, tidak dicantumkan bahwa harus melibatkan masyarakat dalam penggantian nama jalan.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini