nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

55 WN China Sindikat Cyber Fraud 'Diusir' dari Bali

Nurul Hikmah, Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2018 16:58 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 02 340 1853862 55-wn-china-sindikat-cyber-fraud-international-diusir-dari-bali-ITBK95CO6m.jpg WN China saat akan dideportasi dari Bali. (Foto: Nurul H/Okezone)

BADUNG - Memakai baju barong warna pink, puluhan warga negara (WN) China dideportasi oleh pihak Imigrasi Ngurah Rai dari Bali, Jumat (3/2/2018). Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Ngurah Rai, Ari Budijanto mengatakan, secara keseluruhan ada 55 orang asing asal China yang dideportasi.

"Mereka telah terlibat dalam sindikat Cyber Fraud International. Sebenarnnya yang diamankan pihak Polda Bali ada 64 orang. Tujuh orang dari Taiwan dan 1 orang dari Malaysia," ungkapnya.

Dia menjelaskan, warga dari Malaysia dan Taiwan belum dapat dideportasi karena masih dalam proses penyidikan. "WNA tersebut ditangkap karena merupakan sindikat kejahatan Cyber Fraud International," tegasnya.

Puluhan orang asing itu ditangkap oleh pihak Polda Bali, Kamis 11 Januari 2018. Penangkapan dilakukan di empat tempat yaitu rumah yang beralamat Jalan Tukad Badung, Perumahan Pun Pesona, Komplek Pecatu Indah Resort dan Perumahan Golden Gate.

(Baca juga: Puluhan WN China Digerebek Polisi di Bali Terkait Penipuan Online)

Dari hasil penangkapan diketahui para WNA itu masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa on arrival sebanyak 8 orang, visa indeks 211 untuk 60 hari sebanyak 6 orang. Selain itu menggunakan bebas visa kunjungan sebanyak 40 orang.

"Ada 2 orang pemegang KITAS. Kecuali pemegang KITAS, semua masa berlaku izin tinggal mereka telah melewati batas,"ujarnya.

Berdasarkan hasil penyelidikan, 56 WNA telah terbukti melanggar Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

"Mereka juga dipandang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini