nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KLB Asmat Jangan Dipolitisir untuk Kepentingan Politik

Edy Siswanto, Jurnalis · Jum'at 02 Februari 2018 21:07 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 02 340 1854045 klb-asmat-jangan-dipolitisir-untuk-kepentingan-politik-mW18dGOWB4.jpg Gizi Buruk di Kabupaten Asmat (foto: Antara)

JAYAPURA - Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat Papua (AMPERA) meminta Kejadian Luar Biasa (KLB) soal gizi buruk di Kabupaten Asmat tidak dipolitisir untuk kepentingan tertentu.

Ketua AmperA Papua, Stenly Salamahu Sayuri menganggap penderitaan warga di wilayah Asmat sudah cukup, gizi buruk ditambah wabah campak hingga puluhan balita meninggal dunia tidak perlu dibumbui lagi dengan statmen politik yang menyudutkan pemerintah pusat bertanggungjawab.

(Baca Juga: Mensos: Pemerintah Wacanakan Relokasi Terbatas ke Warga Suku Asmat)

Stenly menyebut seperti pernyataan Forum Rakyat Indonesia untuk Papua Barat (FRI WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang termuat dalam laman http://fri-westpapua.org. Mengatakan jika kasus KLB Asmat adalah bentuk penjajahan pemerintah Indonesia terhadap warga Papua.

"Ini keliru, ini tidak ada kaitan dengan penjajahan. Ini isu sengaja dilempar kemasyarakat agar masyarakat terkecoh dan digiring ke hal yang melawan pemerintah yang sah. Mereka gagal paham dan Muara mereka kita tahu," ucapnya kepada awak media di Jayapura, Jumat (2/2/2018).

(foto : Edy Siswanto/Okezone)

Menurutnya, masalah kesehatan di Papua menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di Papua sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Pemerintah pusat telah mengucurkan dana otsus yang cukup besar, prioritas penggunaan untuk kesehatan dan pendidikan. Ini pemerintah kasih untuk pelayanan kesehatan yang baik bagi warga Papua, pendidikan yang baik untuk orang Papua, lantas ada masalah pemerintah pusat terus disalahkan, ini tidak benar," ucapnya.

Masalah dana Otsus yang disebutkannya hanya disampai dikalangan elite Papua dan tidak menyentuh akar rumput (masyarakat) Papua. Gelontoran dana otsus sejak 2002 ditambah APBD sampai saat ini tidak teralokasikan dengan baik kepada masyarakat.

"Penggunaan dana otsus itu yang perlu dipertanyakan, harus diaudit menyeluruh, kemana dana milyaran rupiah itu, adakah indikasi di korupsi, harus ini dikejar,"tegasnya.

(Baca Juga: Mensos Nyatakan KLB di Asmat Sudah Selesai)

Lain halnya dengan pernyataan Pastor Jhon Jonga yang disebutnya dalam sebuah pernyataan menyebut kasus KLB Asmat adalah pelanggaran HAM.

"Pelanggaran HAM yang bagaimana, ditujukan kesiapan, jangan lagi salahkan pemerintah pusat. Jikapun ada tetap daerah yang bertanggungjawab. Lagi, atas dana otsus yang telah diberikan pusat untuk dipergunakan baik kepada daerah," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada kedua pihak tersebut untuk mengklarifikasi tudingan yang dianggap gagal paham tersebut.

"Kalau FRI WP dan AMP kita tahu mainset nya mengarah ke Papua merdeka, jadi isu ini sengaja digiring untuk pemerintah pusat yang selalu bersalah bukan daerah. Ada motif atas apa yang mereka lakukan ini, mungkin saja motifnya uang atau jabatan atau mungkin mereka telah dibutakan nuraninya," ucapnya.

Eduwardo Rumaterai dalam kesempatan yang sama meminta masyarakat untuk jeli melihat masalah yang ada.

"Harus dikawal bersama-sama, masyarakat juga mempunyai peranan dalam mengawal kerja - kerja pihak terkait. Sumber daya tenaga kesehatan yang minim, sarana dan prasarana lainnya minim ditambah Otsus yang tidak jelas, sehingga ini harus diawasi bersama," pungkas Eduawardo.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini