nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Gerindra Tolak Kembali Munculnya Pasal Penghinaan Presiden di KUHP

Bayu Septianto, Jurnalis · Minggu 04 Februari 2018 04:30 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 04 337 1854422 gerindra-tolak-kembali-munculnya-pasal-penghinaan-presiden-di-kuhp-S49NFCLFgX.jpg Fadli zon (Foto: Okezone)

JAKARTA - Partai Gerindra menolak munculnya pasal penghinaan pada Presiden dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dalam pembahasan pada Panitia Kerja (Panja) RKHUP di DPR RI.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pasal tersebut jelas bertentangan dengan demokrasi. Fadli beralasan pasal ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sehingga tak boleh lagi ada pasal tersebut.

"Iya lah (menolak). Saya kira itu MK sudah memutuskan juga. Jadi seharusnya ga ada lagi pasal-pasal itu," kata Fadli di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (3/2).

Menurut Fadli bila pasal tersebut ada lagi dikhawatirkan membuat demokrasi di Indonesia malah mundur karena mengamcam kebebasan berekspresi.

"Saya kira ga perlu ada pasal itu. Nanti akan kuat demokrasi jika mundur lagi, dan sudah diatur kalo menghina ada aturannya dan itu harus dibuktikan. Jangan jadi pasal karet. Saya kira ini masih proses," ungkap Fadli.

Fadli tak setuju adanya anggapan bahwa pasal itu dimunculkan untuk menjaga kewibawaan seoramg presiden. Menurut Fadli alasan tersebut sangat tak logis. Seorang pemimpin, lanjut Fadli bila ingin menjaga kewibawaannya haruslah dengan menunjukkan kinerjanya yang baik, bukan justru dengan aturan yang dijadikan senjata.

"Kewibawaan bukan datang dari hukum besi agar dia bisa dilindungi. Kewibawan dari kinerja, pandangan, visi. Pemimpin ya harus bisa dikritik. Di inggris Perdana Menteri juga biasa dikritik di depan umum biasa saja," tegas Fadli.

Sebelumnya, pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden kembali muncul dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Padahal, sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pernah membatalkan pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini