PBB: Pertumbuhan Ekonomi Tidak Sejalan dengan Perlindungan HAM

Wikanto Arungbudoyo, Okezone · Senin 05 Februari 2018 13:13 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 05 18 1854825 pbb-pertumbuhan-ekonomi-tidak-sejalan-dengan-perlindungan-ham-Ckrm4p5pfd.jpg Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Pangeran Zeid Ra'ad al Hussain (Foto: Johan Ordonez/AFP)

JAKARTA – Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Pangeran Zeid Ra’ad al Hussain mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak menjamin atau tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ia memberi contoh pada apa yang terjadi dengan etnis minoritas Rohingya di Myanmar.

“Kekerasan yang terjadi belakangan ini di Myanmar adalah puncak dari diskriminasi dan kekerasan terhadap Rohingya. Mereka secara terus menerus ditolak status kewarganegaraannya, status legal dan akta lahir, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan,” ujar pria asal Yordania itu saat berpidato di Kementerian Luar Negeri RI, Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2018).

BACA JUGA: Nah! Komisi HAM PBB Meradang, Anggap Myanmar Lakukan Pembersihan Etnis Rohingya

Namun, di tengah ketidakadilan tersebut, perekonomian Myanmar adalah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi di Myanmar mencapai 7,3% pada 2015 dan 6,5% pada 2016. Pangeran Zeid mengatakan, bagi sejumlah negara pertumbuhan ekonomi lebih penting daripada HAM.

“Bagi sejumlah pembuat kebijakan di negara, kawasan, dan internasional, hak asasi manusia dan pelanggarannya tidak menjadi perhatian utama dibandingkan pertumbuhan ekonomi,” ujar mantan Perwakilan Tetap Yordania untuk PBB itu.

Ia lagi-lagi mencontohkan Myanmar untuk menguatkan opini tersebut. Myanmar merespons kecaman dunia internasional atas kekerasan terhadap Rohingya dengan menawarkan solusi berupa fokus pada rencana pengembangan sosio-ekonomi di Rakhine. Padahal, pelanggaran HAM yang dibiarkan berlarut-larut akan menjadi konflik di masa depan.

“Kadang dikatakan bahwa pelanggaran HAM hari ini dapat menjadi konflik di masa depan. Kita melihat dengan jelas dalam kasus ini bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara tidak selalu bersinonim dengan pemenuhan janji akan hak asasi manusia,” tegas Pangeran Zeid Ra’ad al Hussain.

Pria berkacamata itu memaparkan, hanya tiga dari 42 negara di Asia Pasifik yang saat ini masih ekonominya bisa dikatakan dalam level rendah. Namun, pertumbuhan ekonomi itu masih menjadi topeng yang menutupi sejumlah kelalaian seperti kesetaraan hak bagi perempuan di negara-negara Asia.

“Saya mengimbau semua pejabat pemerintah untuk memiliki kepercayaan terhadap kecerdasan dan energi masyarakat mereka, dan mengaplikasikan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia secara keseluruhan sebagai panduan hukum dan pembuatan kebijakan,” tutup Pangeran Zeid Ra’ad al Hussain.

(war)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini