Image

KPK Panggil Asiang Terkait Kasus Gratifikasi di Jambi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Selasa 06 Februari 2018 12:11 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 06 337 1855364 kpk-panggil-asiang-terkait-kasus-gratifikasi-di-jambi-L7VRGIkuQQ.jpg Zumi Zola saat ditahan KPK (Foto: Okezone)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Sumber Swarnusa, Joe Fandy Yoesman alias Asiang. Dia akan diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi pada Dinas PUPR Provinsi Jambi tahun 2014-2017.

Sedianya, Asiang akan digali keterangannya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Pelaksana T‎ugas (Plt) Kadis PUPR Jambi, Arfan. "Yang bersangkutan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka ARN (Arfan)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi‎, Selasa (6/2/2018).

 (Baca: Masyarakat Jambi Terkejut Zumi Zola Jadi Tersangka Kasus Korupsi)

Tak hanya Asiang, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah dua pihak swasta yakni, Andi Putra Wijaya dan Dedi Masyuni. Keduanya juga akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Arfan.

Diketahui Sebelumnya, Arfan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Dia ditetapkan tersangka bersama-sama dengan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

‎Dua pejabat di Provinsi Jambi tersebut ditetapkan tersangka oleh KPK berdasarkan hasil pengembangan penanganan perkara dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi, tahun 2018. ‎Diduga, Zumi Zola menerima gratifikasi berupa hadiah dan uang sebesar Rp6 miliar.

 (Baca juga: KPK Telusuri Keterlibatan Anggota DPRD Jambi dalam Korupsi Zumi Zola)

Sementara Arfan telah dijerat dalam dua kasus sekaligus. Pertama, Arfan ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan suap pengesahan APBD Jambi tahun 2018. Kedua, Arfan diduga menerima gratifikasi dari sejumlah proyek bersama dengan Zumi Zola.

Atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini