Share

Saudi Ingin Ada Perwakilan Arab Dalam Anggota Tetap DK PBB

Rahman Asmardika, Okezone · Kamis 08 Februari 2018 20:01 WIB
https: img.okezone.com content 2018 02 08 18 1856785 saudi-ingin-ada-perwakilan-arab-dalam-anggota-tetap-dk-pbb-6qdQZBnTPv.jpg Foto: Reuters

NEW YORK - Perwakilan negara-negara di PBB mendesak dilakukannya perubahan fundamental terhadap Aturan Sementara Prosedur Dewan Keamanan terkait keputusan mengenai perdamaian dan keamanan internasional, termasuk mekanisme veto.

BACA JUGA: Tahun Penentuan, Indonesia Siap Raih Kursi Dewan Keamanan PBB

Arab Saudi menjadi negara terdepan yang mendesak diadakannya "perwakilan tetap negara Arab" di Dewan Keamanan PBB. Sementara Kuwait mengatakan, tanggungjawab untuk menyusun resolusi, pernyataan dan laporan seharusnya tidak dibatasi kepada negara-negara dari anggota Dewan Keamanan.

Ashraq Al-Awsat, Kamis (8/2/2018) melaporkan, desakan itu muncul pada sesi debat terbuka yang diorganisir oleh Perwakilan Tetap Kuwait untuk PBB, yang memimpin Dewan Keamanan untuk bulan Februari.Sesi tersebut berfokus untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, inklusifitas dan akuntabilitas Dewan Keamanan di tengah meningkat dan semakin rumitnya krisis yang dihadapi operasi penjaga perdamaian.

Direktur Eksekutif Laporan Dewan Keamanan, Ian Martin mengungkapkan rasa frustrasinya atas operasi penjaga perdamaian karena kurangnya dialog. Padahal komitmen itu diyakini sebagai inti untuk menegakkan keamanan internasional.

Perwakilan Tetap Arab Saudi untuk PBB, Abdullah bin Yahya Al-Mouallimi mengatakan, Arab Saudi berada di garis depan negara-negara yang meyakini perlu adanya reformasi dalam Dewan Keamanan.

BACA JUGA: Dewan Keamanan PBB Pertimbangkan Menarik Klaim AS tentang Yerusalem

Sikap itu juga didukung oleh delegasi Australia yang mengatakan bahwa kerja Dewan Keamanan dalam mengatasi krisis di SUriah terhambat oleh jumlah veto yang dilontarkan. Sedangkan delegasi Meksiko menyatakan bahwa negaranya telah mengusulkan untuk membatasi jumlah veto yang dapat digunakan dalam kasus-kasus seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini