nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Cantrang, Nelayan Sumut Minta Diperlakukan Sama seperti di Jawa

Wahyudi Aulia Siregar, Jurnalis · Kamis 08 Februari 2018 18:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 08 340 1856778 soal-cantrang-nelayan-sumut-minta-diperlakukan-sama-seperti-di-jawa-uVosK79HrT.jpg Demo Nelayan di Kantor Gubernur Sumut (foto: Wahyudi/Okezone)

MEDAN - Ratusan nelayan dari berbagai daerah di Sumatera Utara, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nelayan Sumatera Utara, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Kota Medan, Kamis (8/2/2018).

Mereka berunjukrasa untuk menyampaikan protes akan pelarangan operasional pukat tarik (cantrang) oleh pemerintah, di wilayah perairan Sumatera Utara. Berbeda dengan nelayan di pantai utara Jawa, yang masih diperbolehkan mengoperasikan kapal dengan jenis alat tangkap yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 71 Tahun 2016 itu.

(Baca Juga: Cabut Larangan Cantrang, Langkah Presiden Jokowi Tuai Pujian)

“Kami meminta kepada pemerintah melakukan kajian ulang terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016. Kami masyarakat nelayan Sumut punya hak yang sama dengan nelayan cantrang di Jawa. Kami minta suatu keadilan. Kenapa kami menjadi anak tiri di bangsa sendiri,” ujar Koordinator Aksi Bambang Novianto.

Demo Nelayan di Kantor Gubernur Sumut (foto: Wahyudi/Okezone)

Bambang menjelaskan, akibat pelarangan menggunakan pukat tarik, banyak nelayan yang tidak melaut dan gagal menafkahi keluarga mereka.

"Sudah dua hari ini kami tidak melaut. Tidak berani kami melaut karena ada ancaman pidana yang menanti kami kalau membawa alat tangkap yang selama ini kami pakai. Padahal kami ke laut mencari sesuap nasi. Sekarang kami bingung bagaimana membiayai keluarga kami, anak-anak kami yang sekolah,”tandasnya.

Aksi ini sendiri merupakan aksi berseberangan dengan aksi ribuan nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), 5 Februari 2018 kemarin. Pada aksi sebelumnya, nelayan tradisional yang berasal dari wilayah pantai timur Sumatera Utara itu justru meminta pemerintah konsisten menindak kapal dengan pukat tarik dan sejenisnya.

Operasional kapal pukat tarik dianggap melanggar PMK No 71 tahun 2016, dan merusak ekosistem laut pesisir yang menjadi areal tangkap utama para nelayan tradisional.

(Baca Juga: Jokowi Akhirnya Perbolehkan Nelayan Gunakan Cantrang)

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini