Image

Pejabat PT Garuda Indonesia Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Emirsyah Satar

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 09 Februari 2018 10:18 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 09 337 1857009 pejabat-pt-garuda-indonesia-diperiksa-kpk-terkait-kasus-suap-emirsyah-satar-gpmq2BptH7.jpg Ilustrasi (Dok.Okezone)

JAKARTA - Vice President (VP) Corporate Planning PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Setijo Awibowo dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya dia akan dimintai keterangannya sebagai saksi untuk melengkapi berkas tersangka mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar.

Emir sendiri merupakan salah satu tersangka kasus suap pengadaan mesin pesawat Airbus Garuda Indonesia dari perusahaan asal Inggris Rolls-Royce. Dia diduga menerima Rp20 miliar dalam kasus suap tersebut.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Emirsyah Satar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (9/2/2018).

 (Baca: Kasus Suap Emirsyah Satar, KPK Periksa Anak Buah Bos PT MRA Group)

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, mereka adalah Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Connaught Intenational Pte. Ltd, sekaligus pendiri Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo.

Emir sendiri diduga menerima sejumlah uang dari Soetikno Soedarjo yang juga diduga sebagai perantara pihak Rolls-Royce di Indonesia.

Suap tersebut diberikan dalam bentuk uang dan barang. Dari pengembangan sementara Emir menerima 1,2 juta Euro dan USD180 ribu atau setara Rp20 miliar. Dan barang yang diterima senilai USD2 juta, yang tersebar di Singapura dan Indonesia.

 (Baca juga: KPK Periksa Eks Pegawai Garuda Indonesia Terkait Kasus Suap Emirsyah Satar)

Atas perbuatannya, Emir disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara, Soetikno selaku pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini