nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pihak Zumi Zola Akui Ada Oknum DPRD Minta 'Uang Ketok' Terkait RAPBD Jambi

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 09 Februari 2018 16:39 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 09 337 1857212 pihak-zumi-zola-akui-ada-oknum-dprd-minta-uang-ketok-terkait-rapbd-jambi-kUveaunBFu.jpg Gubernur Jambi, Zumi Zola (foto: Okezone)

JAKARTA - Gubernur Jambi Zumi Zola mengakui adanya oknum anggota DPRD Jambi yang meminta-minta 'uang ketok' kepada dirinya, terkait dengan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jambi tahun anggaran 2018. Zumi Zola sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Hal tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum Zumi Zola, Muhammad Farizi saat konferensi pers di daerah Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018).

"Dari sisi hukum, mencermati fakta yang terungkap dari awal, permasalahan ini diawali dari adanya upaya pemaksaan yang di istilahkan dengan 'uang ketok' dari oknum-oknum di DPRD," kata Farizi.

Farizi mengklaim perkara yang menjerat kliennya itu diawali lantaran adanya ketidaksepahaman antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dengan DPRD terkait pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018.

"Saat pembahasan RAPBD sebagian dari Anggota DPRD menghendaki memasukkan beberapa proyek yang tidak terdapat di dalam RAPBD Propinsi Jambi," tutur dia.

 (Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Zumi Zola Hormati Proses Hukum)

Farizi berdalih bahwa ada beberapa pejabat Pemprov Jambi yang tidak setuju dengan keinginan anggota DPRD. Mengingat perubahan tersebut akan melanggar aturan, sehingga pembahasan RAPBD tersebut menjadi berlarut-larut.

"Sebelum adanya operasi Tangkap Tangan(OTT) oleh KPK, dan selama adanya masa tarik menarik antara Pemprov Jambi dengan DPRD Jambi mengenai RAPBD Propinsi Jambi tahun 2018, Koordinator KPK Wilayah Sumatera, Saudara Choky sempat berkunjung ke Jambi," papar dia.

Bahkan, Farizi menuding adanya oknum anggota DPRD Jambi yang memaksa dan mengancam dengan tidak menyetuji RAPBD tersebut. Oleh karenya, dia mengklaim dengan adanya unsur pemaksaan tersebut akhirnya dipenuhi.

"Karena nasi sudah jadi bubur, dan fakta tak bisa dipungkiri, Zumi Zola mengimbau rekan rekan dari pejabat Pemerintah Provinsi Jambi agar dapat menjelaskan dengan sejujur-jujurnya di hadapan penyidik KPK tentang tindakan pemaksaan dari oknum DPRD untuk mendapatkan persetujuan RAPBD," tutur dia.

 (Baca juga: Zumi Zola Tersangka, Mendagri Prihatin Kepala Daerah Kembali Dijerat KPK)

Penetapan tersangka Zumi Zola merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi, tahun 2018. Dalam hal ini, KPK menyangka Zumi telah menerima gratifikasi berupa hadiah dan uang sebesar Rp6 miliar.

Selain Zumi, lembaga antikorupsi juga menetapkan Pelaksana T‎ugas (Plt) Kadis PUPR Jambi, Arfan pada kasus dugaan penerimaan hadiah serta janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Mereka berdua diduga bersama-sama telah menerima hadiah atau janji.

Dalam perkara ini, KPK sekaligus menjerat Arfan dengan dua kasus. Sebelumnya, Arfan telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengesahan APBD.

Atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi itu, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini