nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Zumi Zola Siap Ditahan KPK

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Jum'at 09 Februari 2018 18:11 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 09 337 1857269 zumi-zola-siap-ditahan-kpk-JFuxfQAOod.jpg Gubernur Jambi Zumi Zola (foto: Okezone)

JAKARTA - Penasihat Hukum Gubernur Jambi, Zumi Zola, yakni Muhammad Farizi menyebut kliennya siap ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila memang diperlukan untuk sebuah proses hukum.

Zumi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan penerimaan hadiah serta janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Namun saat ini, lembaga antirasuah belum melakukan penahanan terhadap politikus PAN itu.

(Baca Juga: Jadi Tersangka, Zumi Zola Belum Niat Lawan KPK Lewat Praperadilan)

"Yang namanya proses, saya harus hadapi. Kalau memang harus ditahan, bukan menantang, tapi yang namanya hukum, selaku warga negara dia (Zumi) harus siap," papar Farizi di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018).

Tak hanya ditahan, Farizi menekankan, kliennnya juga siap apabila dipanggil penyidik lembaga antirasuah untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka kedepannya.

Dia mengklaim kliennya itu sudah siap menerima risiko apapun ketika kasus ini bergulir. Dia menyebut hal ini merupakan komitmennya sebagai penyelenggara negara.

"Iya, kan sudah dibilang, komitmen kami siap hadir, Zumi Zola tanya sama saya, pak saya langsung ditahan apa tidak, saya tak tahu," ucap dia.

Penetapan tersangka Zumi Zola merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi, tahun 2018. Dalam hal ini, KPK menyangka Zumi telah menerima gratifikasi berupa hadiah dan uang sebesar Rp6 miliar.

(Baca Juga: Pihak Zumi Zola Akui Ada Oknum DPRD Minta 'Uang Ketok' Terkait RAPBD Jambi)

Selain Zumi, lembaga antikorupsi juga menetapkan Pelaksana T‎ugas (Plt) Kadis PUPR Jambi, Arfan pada kasus dugaan penerimaan hadiah serta janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Mereka berdua diduga bersama-sama telah menerima hadiah atau janji.

Atas perbuatannya, mereka disangkakan melanggar Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini