Image

Presiden Jokowi: Indonesia Negara Besar, Jangan Cari Bantuan dari Negara Lain

Rahman Asmardika, Jurnalis · Senin 12 Februari 2018 15:58 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 12 18 1858381 presiden-jokowi-indonesia-negara-besar-jangan-cari-bantuan-dari-negara-lain-yE7jIy4RLs.jpg Presiden Jokowi berbicara di depan para pimpinan perwakilan RI di Gedung Pancasila, 12 Februari 2018. (Foto: Dok. Kemlu)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebagai negara besar sudah bukan saatnya lagi Indonesia mencari-cari bantuan dari negara lain. Sebaliknya, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sudah saatnya Indonesia menjadi negara yang memberikan bantuan kepada negara lain.

BACA JUGA: Presiden Jokowi: Diplomat Harus Bisa Hasilkan Uang

"Perlu saya ingatkan, kita ini negara anggota G-20, sudah masuk dalam kategori negara besar. Jangan merasa inferior lagi," kata Presiden Jokowi saat membuka rapat kerja Kepala perwakilan RI (Raker Keppri) di Kementerian Luar Negeri, Senin (12/2/2018).

"Saya sampaikan kepada para menteri, jangan mencari-cari bantuan, tetapi harus membantu," tegasnya.

Sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia yang moderat dan majemuk, Indonesia memiliki tanggungjawab untuk menjadi bagian dari berbagai solusi bagi berbagai masalah global.  

Presiden Jokowi memuji diplomasi Indonesia di bidang perdamaian dan kemanusiaan yang banyak mendapatkan apresiasi dari kepala negara lainnya.

Dia mencontohkan apresiasi dari Presiden Palestina, Mahmoud Abbas dan Presiden Afghanistan terhadap Indonesia yang dianggap sebagai teman baik kedua negara tersebut.Bantuan yang diberikan Indonesia di Bangladesh dan Myanmar juga menjadi hal yang disorot oleh Presiden Jokowi.

"Saya meminta Menlu dan seluruh kepala perwakilan Indonesia untuk terus melanjutkan kontribusi Indonesia untuk perdamaian dan kemanusiaan," ujarnya.

BACA JUGA: Dukungan Indonesia Terhadap Palestina Tak Pengaruhi Hubungan RI-AS

Raker Keppri kali ini merupakan yang pertama sejak pembentukan kabinet kerja pada 2015. Rapat yang dihadiri 134 kepala perwakilan Republik Indonesia itu direncanakan berlangsung selama empat hari sampai 15 Februari.

(dka)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini