Image

KPK Ungkap 6 Kasus Korupsi yang Menarik Perhatian Publik Selama 2017

Muhamad Rizky, Jurnalis · Senin 12 Februari 2018 17:37 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 12 337 1858449 kpk-ungkap-6-kasus-korupsi-yang-menarik-perhatian-publik-selama-2017-0vkcOWzitN.jpg Komisioner KPK, Basaria Panjaitan (kanan)

JAKARTA – Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rapat tersebut, KPK diminta untuk menjelaskan penangan kasus korupsi yang paling menarik selama 2017.

Komisioner KPK, Basaria Panjaitan menjelaskan, selama menangani tindak pidana korupsi, ada enam perkara yang menarik perhatian masyarakat. Enam perkara tersebut yaitu, kasus pengadaan mesin pesawat airbus di PT Garuda Indonesia Tbk.

Perkara tindak pidana korupsi penerima sesuatu hadiah atau janji secara bersama-sama dan berlanjut yang diberikan SS, selaku Beneficial Owner Connought International Pte Ltd, terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus SAS dan Rolls Royce PLC pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

"Atas nama tersangka ES (Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar), perkara ini masih dalam tahap penyidikan," ujar Basaria saat RDP dengan Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senin (12/2/2018).

Kedua, perkara tindak pidana korupsi terkait pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (KTP Elektronik) pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

"Adapun daftar nama-nama yang terlibat antara lain Sugiharto dan Irman (telah diputus oleh PN Tipikor), Andi Agustinus Narogong dan Setya Novanto (dalam proses persidangan), MN dan AS (Dalam tahap penyidikan)," kata Basaria.

Ketiga, perkara tindak pidana korupsi terkait proses pengadaan satelit monitoring di Bakamla RI pada APBN-P TA 2016. Adapun daftar nama yang terlibat antara lain Eko Susilo Hadi, Fahmi Darmawansyah, Hardy Stefanus, dan Muhammad Adami Okta (telah diputus oleh PN Tipikor), Nofel Hasan (dalam proses persidangan), dan FA (dalam proses penyidikan).

(Rapat dengar pendapat KPK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/2/2018). Foto: Muhamad Rizky/Okezone)

Keempat, perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan penyuapan terkait perizinan dan pengadaan proyek-proyek barang dan jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Tahun Anggaran 2016-2017.

"Adapun dua nama yang terlibat antara lain Adiputra Kurniawan (dalam proses persidangan) dan Antonius Tonny Budiono (dalam tahap penuntutan)," kata Basaria.

Kelima, perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham surat keterangan lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh Obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada badan penyerahan perbankan nasional (BPPN). "Atas nama SAT masih dalam tahap penyidikan," tuturnya.

Keenam, perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan dugaan suap terkait pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, kepada PT Sawit Golden Prima dan Gratifikasi serta TPPU. Untuk nama yang terlibat antara lain RW dan KH (Dalam proses penuntutan).

Untuk meningkatkan status para tersangka ke tingkat penyidikan, Basaria menyebut, KPK memiliki landasan berdasarkan kecukupan dua alat bukti di tingkat penyelidikan, sebagaimana amanat undang-undang KPK pasal 44 ayat (2) dan KPK tetap menjamin hak-hak tersangka di tingkat penyidikan maupun penuntutan.

"Mulai dari hak didampingi penasehat hukum (PH), dijenguk keluarga dan PH, hak pengobatan, sampai dengan hak-hak dalam mendapatkan JC (justice collaborator)," tukasnya.

1 / 2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini