Image

PHK 116 Guru Secara Sepihak, Ponpes Al Zaytun Digugat Rp13 Miliar

Shara Nurachma, Jurnalis · Senin 12 Februari 2018 12:31 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 12 65 1858228 phk-116-guru-secara-sepihak-ponpes-al-zaytun-digugat-rp13-miliar-3kjr2wfkdu.jpg Foto: Istimewa

JAKARTA - Setelah berbagai kontroversi dan konflik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaytun, kini mulai menemui titik terang. Kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan sewenang-wenang yang dialami oleh 116 Guru Pondok Pesantren Al Zaytun Indramayu akhirnya berujung di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan nilai gugatan sekira Rp13 miliar.

Sidang perdana berlangsung pada Senin (12/2/2018) pukul 09.00 WIB di PHI PN Kelas IA Khusus Bandung. Sebanyak 116 guru yang telah mengabdi selama 17 tahun di Ponpes Al Zaytun tersebut di PHK sepihak tanpa pesangon sepeser pun.

Perjuangan mereka selama hampir setahun demi mendapat keadilan dari manajemen Ponpes Al Zaytun yang dipimpin oleh AS Panji Gumilang akhirnya berbuah manis, gugatan mereka terhadap manajemen Ponpes Al Zaytun dipenuhi PHI Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A khusus Bandung, Jawa Barat.

“Kami sudah mengajukan dialog ke pimpinan Ponpes Al Zaytun, tetapi ditolak. Kami bersama Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga sudah berjuang ke Inspektorat Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama wilayah Indramayu, bahkan ke Kementerian Tenaga Kerja, baik pusat maupun daerah. Namun semua menemui jalan buntu,” ujar salah satu penggugat, Mustakim melalui siaran pers yang diterima Okezone.

Tim Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung yang mendampingi 116 guru penggugat tersebut menyampaikan 7 pokok gugatan yang diajukan, yakni:

1. Menuntut Yayasan Pesantren Indonesia agar menunaikan hak-hak penggugat sebagai guru sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan yaitu uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pergantian hak ketentuan Pasal 156 ayat (4).

2. Gugatan kedua adalah menuntut tergugat agar membayar gaji selama masa tunggu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yakni gaji bulan Desember 2016 sampai Januari 2018, dengan jumlah nominal untuk 116 guru pada pint 1 dan 2 sekira Rp13 miliar.

3. Meminta pengadilan agar menghukum tergugat untuk membayar upah proses dan Tunjangan Hari Raya (THR) selama proses perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan gedung terhadap aset tergugat yakni tanah dan gedung Blok Sandrem, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Indonesia serta benda berwujud maupun tidak berwujud milik tergugat.

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya perlawanan (verzet) dan upaya hukum kasasi (uitvoerbaar bij voorradd).

6. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp500 ribu per hari setiap kelalaian tergugat melaksanakan putusan ini.

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara.

Menurut mereka, PHI adalah satu-satunya harapan dan mereka juga berharap agar majelis hakim PHI akan memberikan keputusan yang adil. Sidang perdana ini dihadiri oleh 100 dari total 116 guru penggugat.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini