Image

LBH Pers Nilai Pasal Penghinaan Presiden Cederai Kebebasan Berpendapat

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Selasa 13 Februari 2018 19:05 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 13 337 1859106 lbh-pers-nilai-pasal-penghinaan-presiden-cederai-kebebasan-berpendapat-IeyVkTWNAg.jpg Ilustrasi Pers (foto: Okezone)

JAKARTA - Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden kembali dihidupkan dalam RUU KUHP yang tengah digodok DPR. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya telah membatalkan aturan tersebut lewat putusan dengan nomor putusan 013-022/PUU-IV/2006.

"Dengan pertimbangan MK itu telah jelas bahwa norma delik penghinaan terhadap Presiden dan Wapres inkonstitusional dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat," kata Pengacara LBH Pers, Gading Yonggar Ditya di Kantor AJI Jakarta, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2018).

(Baca Juga: Mendagri: Saya Akan Lawan Siapa Saja yang Menghina Presiden dan Lambang Negara)

Gading mempertanyakan alasan parlemen kembali mempertahankan pasal penghinaan terhadap Kepala Negara kembali dimasukkan kedalam RUU KUHP. Menurut dia, bila DPR keukeuh tetap mensahkan Pasal 263 dan 264 itu maka berpotensi dapat mencederai kebebasan berpendapat di Indonesia.

"Karena kritik dan penghinaan ini sangat dekat, kalau pemimpinnya legowo ya dianggap pasti dianggap kritikan," terangnya.

Selain itu, ia melanjutkan, bahwa pasal penghinaan terhadap Kepala Negara juga akan menyulitkan pekerjaan jurnalis untuk melakukan kritisi terhadap jalannya pemerintahan.

"Karena pemerintah dapat juga menjerat wartawan melalui pasal tersebut," urainya.

Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (Amsi) Wenseslaus Manggut menjelaskan, seharusnya semua yang berkaitan dengan produk jurnalistik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Baca Juga: Panja RKUHP Sebut Seluruh Fraksi Setujui Pasal Penghinaan Presiden)

Sebab itu, bila terjadi sengketa pers dapat diselesaikan melalui Dewan Pers. Pria yang karib disapa Kak Wens itu menilai, saat ini masyarakat masih sulit untuk membedakan mana produk jurnalistik atau hoax yang beredar di media sosial (medsos).

Sehingga, ia mengimbau pemerintah memberikan sosialisai agar masyarakat cerdas dalam menggunakan medsos. "Tugas pemerintah atau perusahaan teknologi itu untuk memberikan ketentuan kalau anda pakai media sosial itu apa sih yang boleh dan nggak boleh," papar Kak Wens.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini