nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

MKD Akan Bawa ke Polisi Soal Proses Hukum Pelaku Penghinaan DPR

Bayu Septianto, Jurnalis · Selasa 13 Februari 2018 19:37 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 13 337 1859122 mkd-akan-bawa-ke-polisi-soal-proses-hukum-pelaku-penghinaan-dpr-ja26fkppeo.JPG Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, Sufmi Dasco (foto: Ist)

JAKARTA - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, MKD akan memproses ke kepolisian terkait langkah hukum yang akan ditempuh dalam menindaklanjuti Pasal 122 huruf K Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Pasal ini merupakan pasal yang mengatur penghinaan terhadap anggota DPR maupun kelembagaannya. Dalam pasal ini, DPR melalui MKD bisa memproses hukum pelaku penghinaan ke lembaga penegak hukum. Sebab, DPR tak punya kewenangan melakukan proses hukum.

"Proses hukum kita laporkan kepada polisi. Kita kan enggak ada kewenangan memproses masyarakat sipil," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2018).

Dasco menambahkan, MKD akan memprioritaskan untuk membantu DPR secara kelembagaan saat melapor ke kepolisian.

Untuk anggota secara pribadi, Dasco mengatakan MKD bisa membantu proses pelaporannya namun diakui dirinya akan menambah beban pekerjaan MKD. Meski begitu, laporan dari anggota tersebut tetap akan diprosesnya.

"Kalau perorangan kan bisa begitu. Kalau lembaga yang diwakilkan kita. Kita memang ditugaskan untuk menjaga marwah DPR. Kalau anggota, itu akan membuat ke MKD, itu membuat pekerjaan MKD makin bertambah. Yakinlah laporan terhadap anggota banyak yang kita proses. Kita proses secara hati-hati," tuturnya.

 (Baca juga: UU MD3 Disahkan, Ini Tanggapan Jusuf Kalla)

Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding mengatakan MKD akan mengategorikan pihak yang dianggap menghina anggota Dewan hingga bisa dipidanakan. Hal itu telah ada dalam salah satu poin dalam pasal tersebut yamg meminta MKD menyusun kode etik dan tata caranya dalam mengambil langkah hukum.

"Ada poin dalam pasal ini meminta MKD menyusun kode etik dan tata acara dalam hal pasal yang dimaksudkan tadi," jelas Sudding.

 (Baca juga: Penghinaan terhadap Parlemen Diatur di UU MD3, Ketua Baleg Ogah DPR Dianggap Antikritik)

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui perubahan ke-2 Rancangan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi Undang-Undang, namun diwarnai dengan aksi "walk out" dari Fraksi Partai NasDem dan Fraksi PPP. Namun, terdapat swjumlah pasal yang malah menimbulkan polemik baru, salah satunya adalah Pasal 122.

Pasal 122 huruf k dalam revisi UU MD3 itu berbunyi:

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan Bertugas:

(k) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini