Image

Tanpa Pasal 122, MKD Sudah Lakukan Tugasnya Jaga Marwah dan Martabat DPR

Bayu Septianto, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 01:09 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 14 337 1859221 tanpa-pasal-122-mkd-sudah-lakukan-tugasnya-jaga-marwah-dan-martabat-dpr-sM1uD9puwy.jpg Ilustrasi (dok. Okezone)

JAKARTA - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, MKD sudah melaksanakan tugasnya dalam melakukan pelaporan adanya pelanggaran hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan penghinaan terhadap anggota DPR dan lembaga DPR.

Menurut Dasco tanpa adanya Pasal 122 huruf K Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) hasil revisi yang baru saja disahkan, MKD selama ini sudah melaksanakan proses hukum tersebut dengan mengacu kepada Pasal 119 terkait tugas dan kewenangan MKD.

"Sebenarnya tanpa pasal (122) itu pun, MKD sudah ada selama ini apabila ada yang memang pantas diproses secara hukum sudah kita jalani. Tentunya dengan berbagai pertimbangan dan melalui rapat internal," jelas Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 13 Februari 2018.

 (Baca: Dicecar Komisi III Soal Revisi UU MD3, Laode Syarief Rela Keluar dari KPK)

Menurut Dasco, MKD sejatinya sudah melaksanakan tugasnya dalam menjaga marwah dan kehormatan DPR. Dasco tak mau bila DPR dianggap sebagai lembaga yang tak mau menerima kritik. Apalagi masalah penghinaan terhadap parlemen ini perlu ditambahkan dalam pasal 122.

"Selama ini juga banyak masyarakat melakukan kritik. Kritik ilmiah itu nggak apa-apa. Kita anggap itu proses demokrasi. Kita selama ini nggak pernah melaporkan. Padahal dengan pasal 119 saja itu sebenarnya sdh cukup untuk menjadi dasar MKD melakukan itu," ucap Dasco.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku, MKD tak pernah mengusulkan substansi dalam pasal ini saat pembahasan di Badan Legislasi. Namun, ia memaklumi pasal ini diusulkan oleh para anggota dewan yang menilai perlu adanya memperkuat tugas dan kewenangan MKD dalam menjaga marwah dan martabat DPR.

"Boleh dicek kami tidak pernah melakukan usulan ini tapi karena teman-teman merasa ini adalah kebutuhan dan tugas MKD juga sesuai pasal 119 itu bertujuan menjaga kehormatan dan marwah DPR, jadi diperkuat dengan pasal itu untuk tugasnya," tuturnya.

 (Baca juga: MKD Akan Bawa ke Polisi Soal Proses Hukum Pelaku Penghinaan DPR )

Sementara, Wakil Ketua MKD Sarifuddin Suding mengatakan pasal ini sejatinya untuk menjaga DPR secara kelembagaan. Menurut Suding DPR sama sekali tak ingin mengkriminalisasikan seseorang atau sebuah lembaga melalui pasal ini.

"Sebenarnya tak ada niat sedikitpun dalam konteks itu untuk mengkriminalisasi orang. Tentu dalam rangka kritik yang konstruktif, misal anggota dewan dituntut untuk bekerja profesional saya kira itu bagus," pungkasnya.

 

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini