nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Soal Pasal 122 UU MD3, Fahri Hamzah: Tak Dipolisikan, tapi Hanya Diproses di MKD

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 06:20 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 14 337 1859262 soal-pasal-122-uu-md3-fahri-hamzah-tak-dipolisikan-tapi-hanya-diproses-di-mkd-RjyuixObXd.jpg Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. (Okezone)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan soal fungsi Pasal 122 dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) itu bukan untuk mempolisikan seseorang yang melakukan penghinaan kepada lembaga DPR. Tapi, itu hanya diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara internal. Sehinnga, nanti MKD akan memanggil yang bersangkutan unutk menjelaskan perihal yang telah dilakukan.

Enggak gitu caranya (mempolisikan). MKD memanggil dia dan melakukan klarifikasi kan. Nanti akan keliatan temuannya,” kata Fahri saat dihubungi, Rabu (14/2/2018).

 (Baca: Penghinaan terhadap Parlemen Diatur di UU MD3, Ketua Baleg Ogah DPR Dianggap Antikritik)

Menurutnya, MKD tak bisa melakukan pelaporan ke aparat kepolisian tanpa melakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan. Ia menyarankan kepada MKD untuk menyelesaikan persoalan tersebut di ruang lingkup MKD saja, karena bila sampai membawa ke polisi itu sama saja seperti merendahkan lembaga MKD di muka publik.

“Tantangannya hanya di MKD. Jadi enggak bisa saya kira tahu-tahu lapor polisi. Kita juga merendahkan diri kalau lapor lapor polisi. Jadi kita selesaikan di MKD. Jadi ada klarifikasi dan proses,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mempersilakan kepada kelompok masyarakat untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Kontitusi (MK) kalau tak puas dengan keputusan revisi UU MD3 tersebut. Sebab itu merupakan cara yang efektif bila ada suatu pihak yang tidak setuju dengan undang-undang yang baru ditelurkan.

 (Baca juga: Soal Pasal 122 UU MD3, JK Nilai DPR Tidak Anti Kritik)

Namun, ia megingatkan kepada seluruh elemen agar menghindari pandangan negatif kepada lembaga pengawal konstitusi tersebut. Kata dia, kini banyak anggapan kalau judicial review diajukan ke MK maka kemungkinan untuk memenangkan gugatan itu hanya kecil. Sebab, masyarakat menilai kalau lembaga pimpinan Arif Hidayat itu memiliki kedekatan dengan lembaga legislatif.

“Ya gapapa (pengajuan gugatan). Itu hak rakyat. Terserah aja. Udahlah hindari interpretasi bahwa DPR ini lembaga yang dipimpin satu orang. Di DPR ini ada 10 partai, ada 560 anggota beda pikirannya masing-masing. Enggak akan ada yang bulat. Jadi mustahil itu,” pungkasnya.

 

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini