nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pasal 245 UU MD3 Dibuat Agar Anggota DPR TakJadi Korban OTT

Fadel Prayoga, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 06:51 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2018 02 14 337 1859276 pasal-245-uu-md3-dibuat-agar-anggota-dpr-takjadi-korban-ott-dQfK1waFhc.jpg Ilustrasi (dok. Okezone)

JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun menduga munculnya pasal 245 dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) karena adanya kekhawatiran anggota legislatif akan terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Sebab, dalam pasal itu disebutkan kalau pemeriksaan anggota DPR dalam kasus hukum harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Ini sebagai bentuk kekhawatiran mereka untuk tidak menjadi korban dari ott selanjutnya, sehingga dari awal mereka membentengi dirinya sendiri,” kata Refly saat dikonfimasi, Rabu (14/2/2018).

Indikasi itu dapat terlihat, lanjut Refliy, dimana mereka sengaja mengeluarkan undang-undang yang dapat melindungi mereka dalam jeratan kasus hukum. Padahal, seharusnya semua orang itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karenanya, ia mengimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan judicial review pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

(Baca: Tanpa Pasal 122, MKD Sudah Lakukan Tugasnya Jaga Marwah dan Martabat DPR )

“Sehingga dari awal mereka membentengi dirinya sendiri, dengan cara membuat pasal-pasal yang tentu mereka tidak mudah dikenakan proses hukum,” jelasnya.

Refly pun juga mengkawatirkan kalau regulasi itu dibuat untuk menyerang balik masyarakat yang tah puas terhadap kinerja wakil rakyat. Sehinnga, antara anggota DPR dan rakyat itu sama sekali tak bisa dipisahkan.

“Bahkan mereka bisa menyerang balik, DPR tidak hanya memproteksi dirinya sendiri tapi juga sedang menyerang balik, mengancam balik masyarakat,” terangnya.

Seperti diiketahui, satu di antara pasal yang menuai kontroversi yakni Pasal 245 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

(ulu)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini