Image

KPK Balas Surat Ketua DPR Terkait Pansus Angket

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 12:47 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 14 337 1859407 kpk-balas-surat-ketua-dpr-terkait-pansus-angket-8G57nr8fpT.jpg Juru Bicara KPK Febridiansyah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon surat dari Ketua DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang diterima pada, 9 Februari 2018. Surat tersebut berkaitan d‎engan Panitia Khusus (Pansus) hak angket untuk KPK bentukan DPR.

‎Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya telah membahas secara internal dan memutuskan membalas surat itu pada Selasa,13 Februari 2018, kemarin. Dalam surat balasan itu, KPK melampirkan sejumlah respon yang menyangkut kewenangan KPK.

"Ada 13 uraian tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Rabu (14/2/2018).

Febri menjelaskan, pihaknya sangat menghormati fungsi pengawasan DPR dan juga putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguji Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun memang, KPK menolak beberapa rekomendasi pansus tersebut.

"Meskipun KPK berbeda pendapat dan tidak setuju dengan sejumlah temuan dan rekomendasi pansus, namun dalam konteks hubungan kelembagaan kami hargai sejumlah poin di laporan tersebut," terangnya.

Menurut Febri, pihaknya memang perlu untuk menjelaskan sejumlah informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban KPK ke publik. Hal itu mengacu pada Pasal 20 Undang-Undang KPK.

"Karena itulah dilampirkan uraian ttg 4 hal, aspek kelembagaan, kewenangan KPK, pengelolaan SDM dan keuangan. Informasi ini perlu disampaikan ke publik agar masyarakat menerima informasi secara berimbang dan proporsional," tambahnya.

Tak hanya itu, Febri juga angkat bicara terkait Indeks Predikat Korupsi (IPK) di Indonesia yang semakin tinggi. Kata Febri, IPK di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara KPK, DPR dan pemerintah juga serta pemangku kepentingan lain.

"Jadi ketika bicara tentang pemberantasan korupsi, haruslah dilihat sebagai kerja bersama," imbuhnya.

Kemudian, KPK juga mengajak DPR untuk melakukan hal hal yang lebih substantial dan berdampak luas bagi kebaikan masyarakat serta mencegah pelemaham terhadap KPK. Sebab, masih ada tugas pembentukan dan revisi UU Tipikor, perampasan aset, pengawasan adminitrasi pemerintahan dan pembatasan transaksi tunai yang perlu diperhatikan.

"KPK juga menegaskan sangat terbuka dengan evaluasi dan pengawasan. Hal yang sama juga kami harap menjadi perhatian DPR, mengingat dari 3 aktor terbanyak yg diproses KPK adalah dari pelaku korupsi dari *swasta (184), eselon I-III (175) dan Anggota DPR/DPRD (144)," ungkapnya.‎

(muf)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini