nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

KPK Minta Kemendagri Berperan Mencetak Kepala Daerah yang Bersih Korupsi

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 13:53 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 14 337 1859447 kpk-minta-kemendagri-berperan-mencetak-kepala-daerah-yang-bersih-korupsi-g7nSADklYf.jpg Juru Bicara KPK, Febri (foto: Okezone)

JAKARTA - ‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada Kementeriaan Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berperan aktif membina kepala daerah yang berkualitas dan bebas dari praktik-praktik korupsi. Terlebih, menjelang Pilkada serentak yang tak lama lagi aka digelar di sejumlah daerah.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, ‎untuk menciptakan kepala daerah yang bersih dari korupsi harus dimulai dari proses pelaksanaan di Pilkada. Oleh karenanya, Febri meminta peran atif dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan terlebih Kementeriaan Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebab, menurut Febri, KPK terbatas kewenangannya hanya untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara negara. Sedangkan peserta pilkada di luar penyelenggara negara tidak bisa langsung dilakukan penindakan oleh KPK.

"KPK memiliki hanya untuk penyelenggara negara, Bawaslu punya kewenangan untuk pengawasan pemilu, penyelenggaraan pemilu bersama KPK. Kemendagri punya kewenangan roses pembinaan di daerah daerah," kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2018).

 (Baca juga: PNS Subang Shock Bupati Ditangkap, Kantor Pemkab Sepi)

Febri menambahkan, jika semua pihak berperan atif dalam proses pengawasan di Pilkada serentak 2018, maka tak dipungkiri ‎pelaksanaan kontestasi politik di sejumlah daerah tersebut dapat bebas dari praktik korupsi.

"Tentu sangat baik kalau semua pihak menjalankan secara maksimal. Agar proses pilkada demokrasi menghasilkan kepala daerah bersih dan tidak lagi mengulangi kekeliruan kekeliruan kepala daerah sebelumnya yang akhirnya diproses oleh KPK‎," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, sudah ada tiga pejabat daerah yang dicokok KPK dalam kegiatan Operasi Tangap Tangan (OTT) pada awal tahun 2018. pejabat daerah pertama yang tertangkap tangan di awal tahun ini adalah,‎ Bupati Jombang asal Partai Golkar, Nyono Suharli Wihandoko.

 (Baca juga: Harta Kekayaan Bupati Subang Capai Rp50,9 Miliar)

Kemudian, selang beberapa minggu kemudian, KPK menangap Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae. ‎Keduanya ditangkap oleh KPK karena diduga ‎melakukan tindak pidana korupsi.

Tak hanya itu, keduanya juga diduga melakukan korupsi untuk maju di Pilkada 2018 karena ongkos untuk maju menjadi pejabat daerah lagi cukup mahal.

Terakhir, Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih ditangkap tangan oleh KPK di rumah dinasnya pada malam tadi. Politikus Golkar tersebut diduga menerima suap terkait pengurusan perizinan di wilayahnya.

‎Padahal, Imas sudah terdaftar di KPUD sebagai calon Bupati petahana yang akan maju di Pilbup Subang didampingi oleh Sutarno sebagai wakilnya. Pasangan tersebut sudah mendapatkan nomor urut dua dan diusung koalisi Partai Golkar dan PKB.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini