Image

KPK Periksa Gubernur Zumi Zola sebagai Tersangka Besok

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 17:41 WIB
https: img.okeinfo.net content 2018 02 14 337 1859606 kpk-periksa-gubernur-zumi-zola-sebagai-tersangka-besok-GkiQjKy5h7.jpg Gubernur Jambi Zumi Zola (foto: Antara)

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur Jambi, Zumi Zola, pada Kamis 15 Februari 2018, besok. Zumi Zola sedianya akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Zumi sendiri ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait sejumlah proyek di Jambi. Kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, surat pemanggilan pemeriksaan untuk tersangka Zumi Zola telah dikirim pada awal pekan ini.

Ditetapkan Menjadi Tersangka, Zumi Zola Akan Kooperatif Ikuti Proses Hukum Gubernur Jambi Zumi Zola (foto: Antara)

(Baca Juga: KPK Dalami Dokumen Aliran Dana Suap ke Gubernur Zumi Zola)

"Surat panggilan terhadap ZZ (Zumi Zola) telah dikirimkan di awal minggu ini, untuk rencana pemeriksan besok, Kamis 15 Februari 2018," kata Febri dikantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2018).

Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Dia ditetapkan tersangka bersama-sama dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PUPR Provinsi Jambi, Arfan.

‎Dua pejabat di Provinsi Jambi tersebut ditetapkan tersangka oleh KPK berdasarkan hasil pengembangan penanganan perkara dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi, tahun 2018. ‎Diduga, Zumi Zola menerima gratifikasi berupa hadiah dan uang sebesar Rp6 miliar.

(Baca Juga: KPK Periksa Satu Saksi untuk Tersangka Zumi Zola)

Namun, Zumi Zola saat ini masih melengang bebas atau belum dilakukan penahanan sejak ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan Arfan sudah ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018.

Atas perbuatannya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(fid)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini