Image

Pasangan Esthon-Chris Berharap Aparat Tindak Tegas bagi Pelanggar Kampanye

Adi Rianghepat, Jurnalis · Rabu 14 Februari 2018 15:42 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 14 340 1859527 pasangan-esthon-chris-berharap-aparat-tindak-tegas-bagi-pelanggar-kampanye-hJcCadeB9e.jpg Esthon Foenay-Chris Rotok deklarasi Pilkada Damai. Foto Okezone

KUPANG - Pasangan Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Esthon Foenay-Chris Rotok berharap aparat menegakkan hukum dan aturan jika ditemukan terjadi pelanggaran kampanye calon gubernur bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta politik uang.

"Penindakan hukum itu dimaksud agar pelaksanaan pemilihan gubernur ini bisa berjalan secara demokratis dan berintegritas," kata Esthon Foenay kepada Okezone usai seremoni Deklarasi Kampanye Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA yang digelar Bawaslu NTT Rabu di Kupang (14/2/2018).

Menurut Esthon, pemilu damai dan berkualitas itu dapat terlihat dari hasil pelaksanaannya. Pilkada akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar berkualitas, bersih dan bebas KKN. "Kalau sejak awal sudah politik uang maka ke depan bukan tidak mungkin praktik kotor iti akan terus terjadi," katanya.

Hal sama juga terhadap perilaku memanfaatkan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam tahapan kampanye ini. Jika hal itu terus dilakulan maka ke depan bukan tidak mungkin perilaku pengabaian terhadap keberagaman akan terjadi.

Negara dan daerah ini kata dia terlahir dan dibentuk berdasarkan Pancasila dalam kebhinekaan. Keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan menjadi keniscayaan dan harus dinilai sebagai sebuah karunia porensi dari sang pencipta. Oleh karena itu tidaklah pantas perbedaan suku, agama dan ras iu lalu dipolitisasi hanya untuk kepentingan pemenangan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur ini.

BACA: Survei LSI di Pilgub NTT Pasangan Esthon Foenay-Chris Rotok Paling Tinggi

BACA: KPU NTT: Pengaduan Masyarakat Bisa Batalkan Pasangan Calon

Marilah beradu gagasan, visi, misi dan program kerja masing-masing. Jangan malah sebaliknya memanfaatkan sejumlah aksi lain yang merusak kebersamaan dan merusak demokrasi. "Ya politik uang merusak demokrasi dan politisasi sara akan merusak kehidupan sosial kemasyarakatan kita," katanya.

Pemilihan gubernur, lanjut Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur 2008-2013, itu hanya dilakukan sekali dalam lima tahun. Sementara kehidupan sosial sebagai satu keluarha berbangsa dan bernegara di daerah ini akan terus berjalan hingga akhir menutup mata.

"Apa manfaatnya kita rusaki kekeluargaan kita dengan isu sara. Saya kira sangat tidak bermanfaat," kata Esthon.