3 Calon di Pilkada Kena OTT, Pengamat: Harus Ada Perbaikan Sistem Pilkada

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2018 06:28 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 15 337 1859825 3-calon-di-pilkada-kena-ott-pengamat-harus-ada-perbaikan-sistem-pilkada-LWObLejdXE.jpg Bupati Subang Imas Aryumningsih (Foto: Arie Dwi Satrio/Okezone)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kecewa karena ada kepala daerah yang ditangkap tangan lantaran diduga terjerat kasus suap untuk mencari modal kampanye. ‎Total, ada tiga kepala daerah pada awal 2018 yang ditangkap tangan oleh KPK.

Ketiga kepala daerah tersebut adalah Bupati Jombang asal Golkar, Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), Marianus Sae, dan terakhir Bupati Subang, Jawa Barat asal Golkar, Imas Aryumningsih.

Terkait hal itu, Pengamat Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Leo Agustino menjelaskan, ada tiga hal yang menyebabkan calon kepala daerah terlibat kasus korupsi jelang pilkada.

"Pertama, biaya politik yang terlalu tinggi. Terlalu banyak komponen biaya yang menjadi ongkos dalam mengikuti kompetisi pemilihan kepala daerah, dan komponen-komponen ini di antaranya seperti besarnya biaya mahar politik untuk mendapatkan SK dari DPP partai," ujar Leo kepada Okezone, Kamis (15/2/2018).

Selain itu, lanjut dia, ada komponen pembiayaan alat peraga sosialisasi kampanye, ongkos pengawas di TPS, biaya Konsultan politik, biaya roadshow ketika mengunjungi target pemilih dan lain-lain.

"Biaya ini terlalu besar sehingga mendorong kepala daerah untuk memanfaatkan anggaran belanja mereka sebagai ATM," tuturnya.

(Baca Juga: KPK Kecewa 3 Kepala Daerah Tersandung Kasus Dugaan Suap untuk Modal Kampanye)

Kedua, lanjut Leo, masalah sistem politik yang mencipatakan politik biaya tinggi. Dan ketiga, rendahnya integritas kepala daerah. "Ketiga hal ini yang, menurut saya, sedikit banyaknya membuat Bupati Subang tertangkap oleh KPK," ungkapnya.

Ia menjelaskan, harus ada perubahan sistem atau perbaikan sistem pada pilkada agar kepala daerah itu tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pertama, lanjut dia, dengan pendekatan ekstrim. Cara lainnya adalah dengan pendekatan yang halus.

"Yang di mana dalam pendekatan ini meliputi calon kepala daerah yang mendaftar menjadi kepala daerah adalah mereka yang misalnya telah lulus Lemhanas, meski tidak menjamin juga, tapi paling tidak ada penyaring," jelasnya.

Ia menambahkan, SK partai tidak diberikan oleh DPP, tapi oleh tingkatan penyelenggaraan kepala daerah itu sendiri atau malah jangan dinormakan dan lainnya. Dan yang terpenting adalah perbaikan dalam sistem administrasi negara kita.

"Misalnya, inspektorat jangan lagi berada di bawah Sekda, tapi sejajar Atau independen. Karena inspektoratlah yang menjadi early warning sistem bila terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam rangka memperkaya diri sendiri ataupun orang lain," pungkasnya.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini