nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Cheese Jadi Kode Suap dalam Kasus Persetujuan Pinjaman Daerah Lampung Tengah

Arie Dwi Satrio, Jurnalis · Kamis 15 Februari 2018 23:24 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 15 337 1860360 cheese-jadi-kode-suap-dalam-kasus-persetujuan-pinjaman-daerah-lampung-tengah-TtFql8QlaU.jpg Wakil Ketua KPK Laode M Syarief (Antara)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief membeberkan adanya kode atau istilah yang digunakan untuk menyamarkan komunikasi untuk memuluskan suap persetujuan pinjaman daerah pada APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018.

"Dalam komunikasi muncul kode 'cheese' atau 'keju' sebagai sandi untuk sejumlah uang yang dipersyaratkan agar pihak DPRD menandatangani surat pernyataan‎," kata Syarief saat menggelar konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

Syarief menjelaskan, diduga ada pemberian uang untuk para anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar. Uang tersebut direncanakan akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur milik Dinas PUPR Lampung Tengah.

"Untuk melakukan pinjaman tersebut, dibutuhkan surat pernyataan yang disetujui atau ditandatangani bersama dengan DPRD sebagai persyaratan MOU dengan PT SMI," tambahnya.

Untuk memberikan persetujuan surat pernyataan tersebut, ada permintaan uang sebesar Rp1 miliar. Untuk mendapatkan uang Rp1 miliar diduga terdapat arahan dari Bupati Lampung Tengah, Mustafa, untuk meminta dari kontraktor senilai Rp900 juta.

"Sedangkan dana sisanya sebesar Rp100 juta, berasal dari dana taktis," pungkasnya.

KPK pun telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus ‎suap persetujuan pinjaman daerah pada APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2018. Ketiga tersangka terebut yakni,

Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah, Rusliyanto dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman.

(Baca Juga: KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah)

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, ‎Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(Baca Juga: Ini Jumlah Harta Kekayaan Bupati Lampung Tengah yang Ditangkap KPK)

Sedangkan, pihak yang diduga penerima suap, ‎Natalis dan Rusliyanto disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini