Image

KPU NTT Sebut 1.126.983 Pemilih Belum Rekam E-KTP

Adi Rianghepat, Jurnalis · Jum'at 16 Februari 2018 03:04 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2018 02 16 340 1860384 kpu-ntt-sebut-1-126-983-pemilih-belum-rekam-e-ktp-l78CL0RzvR.jpg ilustrasi (dok okezone)

KUPANG – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebut masih ada 1.126.983 penduduk provinsi berbasis kepulauan itu yang belum merekam data diri untuk kepentingan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) sebagai satu-satunya dokumen resmi pendaftaran pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak 27 Juni 2018 mendatang.

"Karenanya kami mengajak semua warga, partai politik, dan tim pasangan calon untuk mendorong pelaksanaan perekaman KTP elektronik tersebut," kata Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe saat menyampaikan sambutan dalam seremoni Deklarasi Kampanye Damai di Kupang, Kamis (15/2/2018).

Menurut Tanti—sapaan Maryanti—kondisi itu dimungkinkan akan menjadi potensi masalah karena sudah tentu penduduk yang tak memiliki dokumen KTP elektronik tidak akan diakomodir sebagai pemilih. Jika demikian, akan bisa memantik persoalan di saat pelaksanaan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) nanti.

Selain KTP elektronik, dokumen lainnya yang bisa dijadikan sebagai dasar mendaftat sebagai pemilih adalah kartu keluarga (KK) serta surat keterangan pengganti KTP elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten dan kota yang ada. "Selain dokumen itu petugas pemutakhiran data pemilih tidak akan menerima pendaftaran. Wajib tiga dokumen itu," katanya.

Dia menyebutkan secara keseluruhan data kependudukan di Provinsi NTT hingga Januari 2018, disebutkan penduduk wajib KTP elekteonik sebanyak 3.785.681 orang. Dari jumlah itu yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik sebanyak 2.658.698 orang atau sebanyak 70,23 persen. Sementara yang belum melakukan perekaman KTP elektronik berjumlah 1.126.983 orang, atau 29,77 persen. "Sedangkan penduduk yang telah memiliki KTP elektronik berjumlah 2.526.115 orang.

Secara kelembagaan lanjut Tanti, KPU NTT telah melakukan koordinasi dengan semua pemerintah derah untuk mempercepat pelaksanaan perekaman warga, agar semua penduduk berusia wajib memilih bisa diakomodasi sebagai pemilih dalam daftar pemilih nantiny. "Memang dibutuh kerja sama semua pihakagar bisa berjalan lancar," katanya.

Kepada partai politik dan pasangan calon diminta bantuan untuk juga mendorong semua warga, simpatisan dan pendukung pasangan melakukan perekaman agar bisa ikit memilih di hari pemungutan suara nantinya. "Akan sia-sia jika banyak warga yang mendukung pasangan calon namun tak bisa memilih karena tak miliki KTP elektronik atau karena belum merekam data dirinya," katanya.

Suksesnya pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini tergantung dari seberapa banyak partisipasi pemilih yang ikut mengambil bagian dalam pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu. Karenannya semuanpotensi pemilih di daerah ini harus benar-benar tercatat sebagai pemilih dalam daftat pemilih dengan mendasari diri dari data rekaman KTP elektronik tersebut.

Sementara itu dalam konteks pelaksanaan kampanye, Tanti meminta semua pasangan calon untuk menaati semua prosedur dan aturan kampanye yang ada. Nilai etik dan moral yang berlandas pancasila harus diutamakan dan dijunjung tinggi. Tidak dibolehkan memanfaatkan politik uang dan politik suku, agama, ras dan golongan (SARA) sebagai menu kampanye. Berlakulah yang santun dan tidak menggunakan kampanye hitam dan menjelekan pihak lain. "Kedepankan visi, misi dan program kerja lima tahun ke depan agar bisa menjadi daya tarik masyarakay memilih pasangan itu," katanya.

Dalam perhelatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT 2018, KPU menetapkan empat pasangan calon masing-masing Esthon Foenay-Chris Rotok, Marianus Sae-Emiliana Nomleni, Benny K Harman-Beni Litelnoni serta pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat-Yos Nae Soi.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini