nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Eggi Sudjana Sebut Hak Ahok Gugur untuk Ajukan PK

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis · Senin 19 Februari 2018 19:23 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2018 02 19 338 1861684 eggi-sudjana-sebut-hak-ahok-gugur-untuk-ajukan-pk-7oGhprJneN.jpg

JAKARTA - Tim Pembela Ulama dan Aktivis menilai langkah hukum Pengajuan Kembali (PK) yang dilakukan terpidana mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merupakan permainan hukum yang jahat.

Ketua Umum TPUA Eggi Sudjana mengatakan, pengajuan PK seharusnya memenuhi tiga unsur penting sebelum didaftarkan ke Mahkamah Agung (MA). Ketiga unsur itu, kata dia, adalah novum, adanya kehilafan hakim, dan penerapan hukum yang tidak sistematis dan berbeda-beda.

"Nah, ini yang kita cermati sebagai TPUA. Saya merasa ini permaianan hukum jahat. Semoga ada perbaikan penegakan hukum baik di negara ini," kata Eggi di kantornya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).

Eggi menjelaskan, PK seharusnya diajukan oleh korban peradilan. Sementara, sambungnya, Ahok merupakan pelaku penodaan agama yang telah mengakui perbuatannya dan mendapat vonis dua tahun penjara. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga tidak mengajukan banding setelah divonis bersalah.

"Ahok kita tahu semua bahwa fakta hukumnya menerima hukuman yang dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan tidak banding. Dengan Ahok menerima putusan PN Jakarta Utara, ini membuktikan bahwa secara formil dan materiil gugur hak Ahok dalam melakukan PK," tegasnya.

(Baca Juga: MA Terima Pengajuan PK ‎Ahok, Sidang Perdana Digelar 26 Februari)

Ia menjelaskan, berdasarkan fakta hukum dengan tidak mengajukan banding itulah dapat dipastikan tidak ada kekhilafan hakim dalam memutus perkara ini. Vonis dua tahun penjara, kata Eggi, tidak memiliki kekeliruan dalam putusannya. "Maka pertanyaannya bagaimana mungkin ada PK? Banyak juga PK untuk urusan buruh tapi tidak langsung disidangkan. Kok beda dengan Ahok ini," imbuhnya.

Lebih jauh, Eggi justru mempertanyakan sikap MA yang menerima pengajukan upaya hukum PK dengan langsung menyidangkan perkara ini pada Senin 26 Februari 2018. Menurutnya, langkah hukum pengajuan PK tanpa banding berarti putusan MK telah melampui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Logika hukumnya putusan PK ini tidak boleh melampui putusan PN ini tapi mau bebaskan malah. Ini yang kita cermati," tukasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini